Jakarta, wartacepat.com – Banjir yang kembali melanda Jakarta pada awal 2026 dinilai bukan sekadar bencana alam, melainkan cerminan kegagalan paradigma pembangunan kota yang belum berpihak pada keseimbangan antara manusia, air, dan ruang hidup.
Hal itu disampaikan Bang David Darmawan, Direktur Eksekutif I3URI (Indonesia International Institute for Urban Resilience and Infrastructure), dalam pernyataan tertulis bertajuk “Darah Jakarta Masih Berdetak: Menjahit Kota, Merawat Manusia, dan Berdamai dengan Air.”
Menurutnya, masyarakat Betawi sejak dahulu memiliki kearifan bahwa air bukan untuk dilawan, melainkan diatur dengan akal dan adab. Kampung-kampung lama tumbuh mengikuti alur kali, bukan memunggunginya.
Namun, semangat itu dinilai telah hilang dalam perencanaan Jakarta modern.
“Banjir hari ini bukan hanya soal hujan, tetapi soal sejauh mana kebijakan publik masih mengingat akal sehat dan kearifan ruang yang pernah membesarkannya,” ujar David.
Data Banjir Awal 2026
Ia mencatat, banjir awal tahun ini dipicu curah hujan ekstrem di wilayah hulu yang mencapai 250–300 mm per hari. Kondisi tersebut menyebabkan genangan di sekitar 20 persen wilayah DKI Jakarta, serta memperparah tekanan di kawasan utara akibat penurunan muka tanah.
“Kerugian sosial dan ekonomi yang muncul bukan lagi insiden, melainkan pola yang berulang. Ini adalah alarm kebijakan,” tegasnya.
Masalah Utama: Paradigma Pembangunan
David menilai Jakarta sejatinya tidak kekurangan infrastruktur pengendali banjir. Sungai telah dinormalisasi, waduk dibangun, pompa dipasang, dan tanggul ditinggikan. Namun, banjir tetap terjadi.
“Ini menunjukkan bahwa masalah utamanya bukan pada kurangnya proyek, tetapi pada cara berpikir yang keliru dalam membangun kota,” katanya.
Ia menambahkan, kota-kota besar dunia kini memahami bahwa banjir perkotaan muncul ketika kota kehilangan skala manusia, memperluas permukaan kedap air, mengabaikan ruang resapan, serta memisahkan tata ruang dari tata air.
Empat Agenda Mendesak
Untuk itu, I3URI mengusulkan empat arah kebijakan strategis:
Ketangguhan dari skala manusia
Trotoar, taman lingkungan, dan ruang publik harus menjadi bagian dari sistem drainase kota melalui biopori, taman infiltrasi, dan permukaan permeabel.
Transportasi massal & tata guna lahan disiplin
Koridor MRT, LRT, dan TransJakarta harus menjadi poros kota kompak dengan kewajiban pemanenan air hujan serta pembatasan koefisien dasar bangunan.
Infrastruktur sebagai ruang kota hidup
Waduk, polder, dan tanggul didorong menjadi ruang hijau, olahraga, pusat komunitas, dan edukasi air.
Tata kelola lintas wilayah
Dibutuhkan otoritas tunggal DAS Ciliwung–Cisadane dengan kewenangan hukum, anggaran, dan komando darurat lintas daerah.
Dari Proyek ke Peradaban Kota
David menegaskan, Jakarta tidak membutuhkan daftar proyek baru, melainkan pergeseran cara memandang kota.
“Kota bukan mesin ekonomi semata, tetapi ruang hidup yang menyatukan manusia, air, dan tanah dalam satu sistem yang saling bergantung.”
Ia menutup pernyataannya dengan mengutip kearifan Betawi:
“Kampung yang baik bukan yang paling tinggi temboknya, tapi yang tahu ke mana air mesti pergi.”
“Darah Jakarta masih berdetak. Lukanya nyata. Namun jika kebijakan mau berpijak pada manusia, ekologi, dan ingatan ruangnya sendiri, luka itu bukan hanya bisa disembuhkan—melainkan diubah menjadi tanda kedewasaan kota yang berdamai dengan airnya.
(Rahmat Hidayat & Team)
