JAKARTA, Wartavepat.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jakarta Raya menegaskan komitmen untuk tidak hanya mengawal kemenangan politik pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno, tetapi juga mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua DPD PA GMNI Jakarta Raya, Miartiko Gea, dalam Simposium Nasional Peringatan 99 Tahun Partai Nasional Indonesia (PNI) bertema “Refleksi Historis dan Meneguhkan Marhaenisme untuk Kedaulatan Rakyat” yang digelar di Aula Kantor DPP Persatuan Alumni GMNI, Jakarta, Sabtu (25/7/2026).
Dalam sambutannya, Miartiko mengatakan alumni GMNI memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mendukung kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno. Bahkan, peran alumni GMNI Jakarta Raya menjadi salah satu faktor kemenangan Pramono-Rano dalam proses Pilkada Jakarta.
> “Di Jakarta kami melihat alumni GMNI ikut mendukung kepemimpinan Pramono dan Rano, termasuk dalam proses pemenangan. Ke depan, tugas kami tidak berhenti pada kemenangan politik, tetapi juga mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berjalan sesuai kepentingan rakyat,” ujar Miartiko.
Menurutnya, sebagai organisasi yang berlandaskan nilai-nilai Marhaenisme, PA GMNI Jakarta Raya telah merumuskan empat isu strategis yang akan menjadi fokus pengawalan terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Agenda pertama, yakni memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan rumah susun (rusun) yang terintegrasi dengan transportasi serta kawasan perdagangan atau pasar.
Miartiko menilai konsep tersebut merupakan langkah strategis untuk menjawab berbagai persoalan perkotaan secara bersamaan.
Ia menjelaskan, sedikitnya terdapat tiga manfaat utama dari kebijakan tersebut, yakni menarik kembali masyarakat yang selama ini tinggal di luar Jakarta agar kembali bermukim di ibu kota, mengurangi kemacetan melalui integrasi dengan transportasi publik, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui aktivitas ekonomi yang tumbuh di kawasan pasar terpadu.
> “Kami mendukung kebijakan Gubernur Jakarta membangun rusun yang terintegrasi dengan transportasi dan pasar. Kami melihat ada dampak positif bagi mobilitas masyarakat, ekonomi warga, sekaligus peningkatan pendapatan daerah,” katanya.
Isu kedua yang menjadi perhatian PA GMNI Jakarta Raya adalah persoalan pertanahan. Menurut Miartiko, berbagai persoalan penggusuran yang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta perlu diselesaikan dengan mengedepankan rasa keadilan bagi masyarakat.
PA GMNI Jakarta Raya, lanjut dia, mendorong pemerintah untuk menghadirkan kebijakan pertanahan yang berpihak kepada rakyat serta memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat.
> “Kami mendukung adanya keberpihakan kebijakan pertanahan kepada rakyat sehingga setiap penyelesaian persoalan tanah mengedepankan keadilan sosial,” ujarnya.
Agenda ketiga, yaitu mendorong penambahan ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta.
Miartiko menilai keberadaan RTH bukan hanya menjadi kebutuhan estetika kota, tetapi juga memiliki fungsi ekologis yang penting dalam mengurangi risiko banjir, meningkatkan kualitas udara, sekaligus menyediakan ruang publik yang sehat bagi masyarakat.
Ia optimistis kepemimpinan Pramono Anung memiliki komitmen untuk memperluas kawasan hijau sebagai bagian dari pembangunan Jakarta yang berkelanjutan.
> “Kami melihat komitmen Gubernur Pramono untuk menambah ruang terbuka hijau. Ini penting untuk mendukung kualitas lingkungan sekaligus menjadi salah satu solusi mengatasi banjir di Jakarta,” ucapnya.
Sementara itu, agenda keempat berkaitan dengan status Jakarta sebagai ibu kota negara.
Miartiko mengatakan PA GMNI Jakarta Raya akan mengusulkan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI guna membahas kemungkinan mengembalikan status Jakarta sebagai ibu kota.
Menurutnya, keberadaan Jakarta memiliki nilai historis, politik, dan ekonomi yang sangat strategis sehingga perlu mendapatkan kepastian mengenai statusnya di masa depan.
> “Kami akan mengusulkan RDP dengan Komisi II DPR RI untuk membahas pengembalian Jakarta sebagai ibu kota. Kami memandang hal ini penting bagi masa depan Jakarta,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Miartiko juga mengajak seluruh kelompok nasionalis untuk mengambil peran strategis dalam menyongsong peringatan lima abad Kota Jakarta.
Menurutnya, momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada nilai-nilai kebangsaan dan keadilan sosial sebagaimana semangat Marhaenisme.
> “Menyambut lima abad Jakarta, kelompok nasionalis harus memiliki peran strategis dalam menjadikan Jakarta sebagai kota global. Semangat Marhaenisme harus terus diteguhkan sebagai kekuatan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, khususnya di Jakarta,” tegasnya.
Simposium Nasional tersebut menghadirkan Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Prof. Arief Hidayat, S.H., M.H. sebagai keynote speaker. Turut menjadi narasumber dalam kegiatan itu yakni Prof. Asvi Warman Adam (Peneliti Senior BRIN), Prof. Ganjar Razuni (Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional), Dwi Rio Sambodo, S.E., M.M. (Anggota DPRD DKI Jakarta), serta Dr. Ade Reza Haryadi, M.Si. (Akademisi).
Ketua Panitia Pelaksana, Rengganis mengungkap simposium menjadi ruang refleksi sejarah sekaligus forum untuk memperkuat relevansi nilai-nilai Marhaenisme dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan bangsa, khususnya bagi masa depan Jakarta sebagai kota berkelas dunia. Rengganis juga menambahkan simposium merupakan rangkaian agenda menjelang pelantikan pengurus DPD PA GMNI Jakarta Raya.
(Soegeng Poerwanto)
