RUTENG, Sudutnegeri.com – Calon Ketua Presidium Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Natael Bremana, menyampaikan pernyataan sikap tegas terkait berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam pernyataannya di Ruteng, Jumat (24/7/2026), Natael menilai NTT sedang menghadapi krisis berlapis akibat proyek geothermal, rencana pembangunan instalasi militer, serta penerapan Peraturan Gubernur (Pergub) NTT Nomor 13 Tahun 2025.
Menurutnya, ketiga persoalan tersebut sama-sama berpotensi mengancam ruang hidup, hak-hak masyarakat adat, hingga memperberat beban ekonomi rakyat kecil.
“Nusa Tenggara Timur hari ini sedang diperas dari tiga arah sekaligus. Tanah adatnya hendak dikeruk demi proyek geothermal, ruang hidupnya dibayangi militerisasi, sementara rakyat kecil dipersulit melalui kebijakan yang membatasi akses terhadap BBM bersubsidi,” ujar Natael dalam pernyataan sikapnya.
Terkait proyek geothermal, Natael menyatakan dukungannya terhadap perjuangan masyarakat adat di Poco Leok, Mataloko, Ende, dan Nagekeo yang selama bertahun-tahun menolak eksploitasi panas bumi. Ia menilai pembangunan energi tidak boleh mengorbankan hak masyarakat adat atas tanah, sumber air, dan ruang hidup mereka.
Karena itu, ia mendesak pemerintah pusat dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencabut penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi selama belum terpenuhi prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC) dari masyarakat adat.
Selain itu, Natael juga menyoroti rencana pembangunan Batalyon Infanteri (Yonif), Brigade Infanteri (Brigif), dan Komando Resor Militer (Korem) di Kabupaten Nagekeo. Menurutnya, pembangunan fasilitas militer yang dilakukan tanpa keterbukaan informasi dan konsultasi publik berpotensi memicu konflik sosial.
Ia meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun langsung mengawasi proses tersebut agar tidak mengorbankan hak-hak masyarakat sipil.
Di sisi lain, Natael mengkritik keras penerapan Pergub NTT Nomor 13 Tahun 2025 yang melarang kendaraan dengan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor membeli BBM bersubsidi.
Menurutnya, kebijakan tersebut justru menghukum masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kewajiban pajaknya.
“Kemiskinan bukanlah kejahatan. Ketidakmampuan membayar pajak seharusnya dijawab dengan pemberdayaan ekonomi, bukan dengan memutus akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti BBM bersubsidi,” tegasnya.
Ia menilai kebijakan tersebut telah memicu berbagai dampak ekonomi di lapangan, mulai dari turunnya penjualan Pertalite, meningkatnya pembelian BBM eceran dengan harga lebih mahal, hingga naiknya ongkos transportasi dan distribusi hasil pertanian yang akhirnya berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok.
Atas kondisi tersebut, Natael mendesak Pemerintah Provinsi NTT mencabut atau merevisi total Pergub Nomor 13 Tahun 2025 serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat.
Lebih lanjut, Natael mengajak seluruh elemen mahasiswa, gereja, tokoh adat, dan organisasi masyarakat sipil di NTT untuk memperkuat konsolidasi perjuangan dalam menjaga tanah adat, ruang hidup, dan hak-hak dasar masyarakat.
Ia juga menegaskan, apabila dipercaya menjadi Mandataris Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) sekaligus Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI periode 2026–2028 dalam Kongres XXXIV dan Sidang MPA XXXIII di Ruteng, isu geothermal, militerisasi, serta Pergub NTT Nomor 13 Tahun 2025 akan menjadi salah satu agenda utama yang disuarakannya.
“PMKRI harus hadir bukan hanya mengurus persoalan internal organisasi, tetapi juga berdiri bersama rakyat yang sedang menghadapi ketidakadilan,” pungkasnya.
(Soegeng Poerwanto & Tim)
