JAKARTA, Wartacepat.com – Sekretariat Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (Seknas JPPR) menggelar diskusi bertajuk “Skandal Penyadapan, Intervensi Politik dan Ancaman terhadap Integritas Pemilu” yang membahas dugaan penyalahgunaan kewenangan intelijen, praktik penyadapan ilegal, serta potensi intervensi aparat dalam proses politik dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan intelijen melalui praktik penyadapan yang tidak sesuai dengan tujuan penegakan hukum. Menurutnya, penyadapan hanya dapat dilakukan berdasarkan dasar hukum yang jelas dan untuk kepentingan pengungkapan tindak pidana serius. Ia juga mengungkapkan bahwa sasaran penyadapan memiliki cakupan luas, mulai dari partai politik, organisasi keagamaan, media massa, pengusaha, aktivis, hingga pejabat negara.
“Pengusutan atas skandal penyadapan ini tidak cukup sekadar diusut terkait penyadapan Presiden Prabowo atau Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, karena hal tersebut sama dengan mereduksi kasus yang sebenarnya sangat besar,” ujar Usman.
Usman turut mengungkapkan temuan Amnesty International mengenai pembelian sejumlah perangkat penyadapan, seperti Predator, Pegasus, dan FinFisher, yang diperoleh melalui broker perusahaan di Asia Tenggara dan berasal dari Israel melalui NSO Group. Ia menilai pemerintah dan DPR perlu membuka informasi mengenai pengadaan serta penggunaan perangkat tersebut.
Sementara itu, mantan Wakapolri periode 2013–2014, Komjen Pol (Purn.) Oegroseno, menjelaskan bahwa praktik penyadapan oleh kepolisian harus mengikuti ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Ia merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 yang mengatur mekanisme penyadapan, termasuk keharusan adanya laporan polisi dan peristiwa pidana yang menjadi dasar tindakan tersebut.
“Bukan setiap saat langsung disadap-sadap dan kemudian dijadikan barang bukti hasil sadapan. Yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa pidana yang dimintakan untuk disadap tadi harus didiagnosiskan,” tegas Oegroseno.
Ia juga menilai dugaan penyadapan yang dilakukan sejumlah jenderal kepolisian bertentangan dengan ketentuan tersebut apabila tidak didasarkan pada kepentingan penegakan hukum. Menurutnya, persoalan ini harus diungkap secara tuntas karena aparat kepolisian seharusnya menjalankan tugas sesuai pedoman kedinasan dan Sapta Marga.
Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati, menilai dugaan penyadapan terhadap pejabat negara dan berbagai elemen masyarakat merupakan ancaman serius bagi demokrasi, supremasi hukum, serta keamanan nasional. Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap institusi penegak hukum dan mempertanyakan peran DPR dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.
“Institusi yang seharusnya melindungi kepala negara dan warga negara justru menjadi pelaku penyadapan ilegal,” ungkap Neni.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan memperlemah keberadaan oposisi. Neni juga mengingatkan bahwa persoalan ini perlu menjadi perhatian menjelang Pemilu 2029, terutama di tengah pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yang membutuhkan partisipasi publik secara bermakna.
Koordinator TEPI Indonesia, Jeirry Sumampow, menekankan bahwa pengusutan skandal penyadapan tidak boleh dibatasi hanya pada peristiwa tahun 2025. Ia menduga praktik tersebut telah berlangsung sejak periode pemerintahan sebelumnya dan berpotensi berkaitan dengan kepentingan politik serta kontestasi pemilu.
“Harapannya agar kepolisian membuka seluas-luasnya dan menarik penyelidikan lebih jauh ke belakang, supaya pada pemilu-pemilu berikutnya hal-hal serupa tidak terjadi,” kata Jeirry.
Ia juga menyoroti dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam proses penyelenggaraan pemilu, termasuk potensi intervensi terhadap KPU dan Bawaslu serta penggunaan data hasil pemungutan suara untuk kepentingan pihak tertentu. Menurutnya, institusi kepolisian tidak boleh digunakan sebagai alat politik untuk memenangkan kontestasi elektoral.
Koordinator Nasional JPPR, Rendy Umboh, turut menyoroti relasi kuasa dalam dugaan penyadapan yang melibatkan sejumlah pihak di lingkungan kepolisian. Ia menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga pembangkangan terhadap mandat dan tanggung jawab institusi dalam menjaga keamanan negara.
“Anak buah yang tugas sebetulnya menjaga keamanan, termasuk mengamankan presiden, justru melakukan intersepsi dan penyadapan ilegal (illegal tapping) terhadap penyelenggara negara,” ujar Rendy.
Rendy juga mengingatkan bahwa persoalan penyadapan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan pemilu sebelumnya, termasuk Pemilu 2024 dan Pilkada November 2024. Oleh karena itu, transparansi dan pengungkapan kasus diperlukan agar dugaan intervensi politik melalui penyalahgunaan kewenangan aparat tidak kembali terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu 2029.
(Soegeng Poerwanto/Rudi Coy)
