JAKARTA,Wartacepat.com – Berbagai teknologi dan inovasi di bidang teknik lingkungan terus berkembang untuk menjawab persoalan sampah. Namun, tidak sedikit teknologi yang telah dihasilkan justru belum mampu diterapkan secara optimal di lapangan.
Persoalan tersebut dinilai bukan semata-mata karena keterbatasan teknologi, melainkan berkaitan dengan sistem pengelolaan sampah yang membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, masyarakat hingga produsen.
Hal tersebut disampaikan dalam pembahasan mengenai pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular. Dalam perspektif teknik lingkungan, persoalan sampah tidak dapat hanya dibebankan kepada masyarakat sebagai konsumen.
Sampah pada dasarnya merupakan sisa dari aktivitas manusia. Namun, sebelum menjadi barang yang dikonsumsi masyarakat, terdapat proses produksi, distribusi, hingga penggunaan yang melibatkan banyak pihak.
“Kalau ditanya kampanye pemilahan masyarakat dan pengolahan, masyarakat memang perannya dominan sebagai konsumen. Tetapi persoalan sampah tidak berhenti pada konsumen,” demikian disampaikan dalam forum tersebut.
Menurutnya, sampah juga tidak semata-mata merupakan material yang tidak berguna. Suatu material menjadi sampah ketika sudah kehilangan nilai atau tidak lagi masuk dalam sistem pemanfaatan.
Karena itu, persoalan sampah harus dilihat sebagai cermin dari desain sistem secara keseluruhan.
Ekonomi Linear Dinilai Tak Lagi Memadai
Selama ini, sistem ekonomi masih banyak berjalan secara linear, yakni mengambil sumber daya dari alam, memproduksi barang, mengonsumsi, kemudian membuang sisa yang dihasilkan.
Model tersebut pada masa lalu relatif tidak terlalu terlihat dampaknya karena jarak antara sumber bahan baku, produksi dan konsumsi masih terbatas.
Namun, perkembangan peradaban, pasar, teknologi produksi dan kemasan membuat rantai tersebut semakin panjang. Barang yang dikonsumsi masyarakat dapat berasal dari wilayah yang sangat jauh dari tempat tinggalnya.
Kondisi tersebut membuat hubungan masyarakat dengan sumber daya alam dan proses produksi semakin tidak terlihat.
“Semakin panjang kabut peradaban ini, semakin panjang juga dampak yang dihasilkan,” ujarnya.
Dampak tersebut tidak hanya berupa sampah di hilir. Persoalan lingkungan juga muncul sejak proses ekstraksi sumber daya alam, produksi, penggunaan energi, hingga munculnya pencemaran udara, air dan kerusakan ekosistem.
Dengan demikian, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengurus tempat pembuangan akhir. Perubahan harus dilakukan sejak hulu.
Lingkungan Harus Menjadi Bagian dari Sistem Ekonomi
Dalam pembahasan tersebut juga ditekankan pentingnya mengubah paradigma pembangunan dari sekadar mengejar keuntungan ekonomi menuju sistem yang menempatkan masyarakat dan lingkungan sebagai bagian tidak terpisahkan dari aktivitas bisnis.
Konsep people, planet, profit selama ini kerap dipahami sebagai tiga kepentingan yang harus dipertemukan di tengah.
Namun, perkembangan pemikiran pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa lingkungan justru menjadi fondasi bagi keberlangsungan masyarakat dan kegiatan ekonomi.
Lingkungan menyediakan sumber daya alam yang digunakan manusia dalam proses produksi dan konsumsi. Karena itu, kegiatan ekonomi seharusnya tidak menjadi entitas yang merugikan lingkungan dan masyarakat.
Perusahaan perlu melihat dirinya sebagai bagian dari ekosistem sosial dan lingkungan, bukan berdiri terpisah dari keduanya.
Ekonomi Sirkular Dorong Pengurangan Ekstraksi
Konsep ekonomi sirkular kemudian menjadi salah satu pendekatan yang dinilai penting untuk mengubah sistem tersebut.
Dalam ekonomi sirkular, pemanfaatan bahan baku dari alam diupayakan seminimal mungkin melalui efisiensi produksi, penggunaan kembali material, perbaikan produk, hingga pengolahan material agar dapat kembali masuk ke dalam proses produksi.
Dengan sistem tersebut, barang yang telah digunakan tidak langsung berakhir sebagai sampah, tetapi sebisa mungkin tetap memiliki nilai dalam siklus ekonomi.
Sementara itu, sisa yang memang tidak dapat dimanfaatkan kembali pada akhirnya dikembalikan ke lingkungan dengan cara yang aman.
Harapannya, kegiatan ekonomi tidak terus-menerus mengurangi stok sumber daya alam, tetapi mampu menciptakan sistem yang lebih selaras dengan daya dukung lingkungan.
“Kalau sistem ini berjalan baik, stok sumber daya alam justru harusnya bertambah, bukan terus berkurang,” tegasnya.
Kampanye Harus Berubah Menjadi Kebiasaan
Persoalan berikutnya adalah bagaimana membuat kampanye lingkungan tidak berhenti sebagai pesan atau kegiatan seremonial.
Diperlukan perubahan agar kampanye pemilahan dan pengurangan sampah menjadi kebiasaan masyarakat serta gerakan nyata yang didukung sistem.
Regulasi dinilai tetap penting. Namun, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai regulasi mengenai pengelolaan sampah dan saat ini juga tengah menantikan kelanjutan proses regulasi mengenai kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah.
Selain regulasi pemerintah, terdapat pula konsep Extended Producer Responsibility (EPR), yang menempatkan tanggung jawab lebih besar kepada produsen atas produk yang dihasilkan, terutama produk yang sulit ditangani setelah menjadi sampah.
Konsep tersebut dinilai penting agar beban pengelolaan sampah tidak hanya diberikan kepada pemerintah daerah maupun masyarakat.
Jangan Hanya Mengandalkan “Hero” Lingkungan
Dalam praktiknya, persoalan pengelolaan sampah juga melahirkan banyak individu maupun komunitas yang mengambil inisiatif karena melihat sistem belum berjalan optimal.
Langkah tersebut diapresiasi karena menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.
Namun, inisiatif masyarakat tidak semestinya membuat peran dan kewajiban masing-masing pihak dalam sistem menjadi kabur.
“Banyak sekali hero yang sampai melakukan hal-hal yang lebih daripada hak dan kewajibannya. Saya sangat mengapresiasi, tetapi mari kita kembalikan sistem yang seharusnya,” ujarnya.
Menurutnya, sistem pengelolaan sampah yang baik harus mampu berjalan secara berkelanjutan tanpa bergantung pada sosok tertentu.
Tanggung Jawab Tak Berhenti di Konsumen
Masyarakat sebagai konsumen memang memiliki peran penting, terutama dalam mengurangi konsumsi berlebihan, memilah sampah dan menggunakan produk secara bijak.
Namun, proses pengelolaan material setelah digunakan tidak seluruhnya dapat dibebankan kepada konsumen.
Pemilahan di tingkat masyarakat perlu didukung sistem pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pasar material daur ulang yang memadai.
Sementara proses recycling dan pengembalian material ke dalam rantai produksi membutuhkan keterlibatan pelaku usaha.
Dengan demikian, masyarakat tidak dapat diminta melakukan pemilahan tanpa adanya sistem yang memastikan material tersebut benar-benar masuk ke proses pengolahan dan pemanfaatan kembali.
Indonesia sendiri telah memiliki peta jalan ekonomi sirkular. Tantangannya kini adalah mendorong implementasi agar prinsip ekonomi sirkular tidak berhenti sebagai konsep, tetapi benar-benar menjadi bagian dari sistem produksi dan konsumsi.
“Recycling bukan hanya peran masyarakat, tetapi juga pelaku usaha. Material yang didaur ulang harus kembali ke proses produksi,” pungkasnya.
Persoalan sampah pada akhirnya bukan hanya persoalan teknis lingkungan. Ia merupakan persoalan sistem yang menyangkut pola produksi, konsumsi, regulasi, perilaku masyarakat, tanggung jawab produsen dan keberlanjutan sumber daya alam.
Karena itu, teknologi pengelolaan sampah hanya akan efektif apabila ditempatkan dalam ekosistem yang tepat dan didukung kolaborasi seluruh pihak.
(Soegeng Poerwanto/Rudi Coy)
