JAKARTA, Wartacepat.com — Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) menggelar debat publik bertema “Rokok: Halal atau Non-Halal?” di HQ Center, Lippo Thamrin Lantai 17, Jakarta Pusat, Sabtu (19/9/2026).
Forum tersebut menjadi ruang dialog untuk membahas status hukum rokok dari berbagai perspektif, mulai dari kesehatan, keagamaan, hingga regulasi jaminan produk halal. Diskusi juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan informasi konsumen muslim mengenai produk tembakau.
Acara dibuka oleh MC Natalia dan dilanjutkan dengan sambutan Ketua FKBI Tulus Abadi. Ia menegaskan, forum tersebut tidak dimaksudkan untuk menghakimi perokok, tetapi memberikan informasi yang dapat membantu konsumen memahami persoalan rokok secara lebih utuh.
Diskusi diawali pemaparan Ketua Umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH. Ia memaparkan sejumlah persoalan terkait dampak konsumsi tembakau terhadap kesehatan serta beban ekonomi keluarga dan pentingnya perlindungan konsumen.
Memasuki sesi utama, debat dipandu moderator Dazen Vrilla dengan menghadirkan empat narasumber, yakni Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Abdul Hakim Mahfudz, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si., Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, serta Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H.M. Anwar Iskandar.
Dalam forum tersebut, para narasumber menyampaikan pandangan dari perspektif kelembagaan masing-masing.
Perwakilan PBNU dan Muhammadiyah membahas persoalan rokok dari perspektif fikih serta aspek kemaslahatan. Sementara itu, BPJPH menjelaskan mekanisme dan kriteria penetapan kehalalan produk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.
Adapun MUI menyampaikan mengenai posisi fatwa dalam memberikan kepastian hukum bagi umat, termasuk dalam menyikapi persoalan produk yang dikonsumsi masyarakat.
Pembahasan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan status rokok tidak hanya berkaitan dengan aspek konsumsi, tetapi juga bersinggungan dengan pertimbangan kesehatan, hukum agama, perlindungan konsumen, dan regulasi produk halal.
Debat publik kemudian ditutup dengan kesimpulan dan foto bersama sekitar pukul 11.40 WIB. Kegiatan dilanjutkan dengan makan siang dan ramah tamah.
FKBI berharap forum tersebut dapat menjadi sarana edukasi bagi konsumen sekaligus memberikan masukan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan produk tembakau.
FKBI merupakan lembaga perlindungan konsumen yang tercatat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0003997.AH.01.07.Th 2025 tanggal 22 Mei 2025 serta TDLPK Nomor e-0754/PD.02.01 tanggal 3 Juli 2025.
(Soegeng Poerwanto/Rudi Coy)
