JAKARTA, Wartacepat.com — Insight Integrity Fight menggelar diskusi bertajuk “Mendiskualifikasi Gibran Mungkinkah?” di Aroem Resto Cafe, Jalan Abdul Muis, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (21/9). Diskusi ini diadakan sebelum sidang MK yang membahas tuntutan diskualifikasi terhadap Gibran Rakabuming Raka yang akan berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam acara ini hadir penggugat yaitu Denny Indrayana, Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia dan Partai Ummat.
Advokat Refly Harun yang menjadi narasumber diskusi mengatakan langkah hukum yang ditempuh para pemohon dapat dipandang sebagai legal breakthrough atau terobosan konstitusional dalam melihat hukum tidak hanya sebagai teks (law in book), tetapi juga sebagai hukum yang berlaku dalam praktik (law in action).
Refly juga menyoroti persoalan persyaratan pendidikan Gibran. Ia menyebut adanya dugaan bahwa Gibran tidak memiliki sertifikat atau ijazah setara SLTA serta adanya perbedaan keterangan mengenai dokumen pendidikannya.
Selain itu, Refly menyoroti ketentuan Pasal 18 Ayat 3 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur mengenai lulusan sekolah luar negeri. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa lulusan sekolah luar negeri tidak perlu menunjukkan ijazah setingkat SLTA jika sudah menunjukkan ijazah sarjana. Akan tetapi, ketentuan tersebut menimbulkan persoalan karena terdapat perbedaan tafsir mengenai rekam jejak pendidikan Gibran.
Sementara itu, aktivis Ray Rangkuti mellihat tuntutan diskualifiaksi terhadap Gibran merupakan momen untuk memperbaiki sistem pemilu. Ia mengatakan apabila persyaratan pencalonan tidak terpenuhi, persoalan tersebut pada prinsipnya harus memiliki konsekuensi terhadap keabsahan pencalonan dan tidak hanya berakhir pada sanksi pidana terhadap individu.
Adapun aktivis Bambang Widjanto juga hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut. Menurutnya, diskualifikasi terhadap Gibran dapat dilakukan karena telah terjadi political corruption atau korupsi politik yang bersinggungan dengan constitutional corruption. Ia menjelaskan bahwa korupsi politik, dalam pandangannya, terjadi ketika lembaga pembuat kebijakan publik melakukan penyelundupan hukum yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan di atasnya.
Bambang menilai persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut masalah administratif, tetapi dapat dikaitkan dengan kejahatan terstruktur yang berbentuk korupsi. Ia menyebut tindakan tersebut menurut pandangannya tidak mungkin dilakukan hanya oleh KPU dan berpotensi melibatkan institusi kementerian serta partai politik.
Ia mengatakan perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan syarat pendidikan, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak lebih luas terhadap kehidupan politik dan ketatanegaraan. Menurut Bambang, proses di MK menjadi bagian dari upaya mitigasi risiko serta menjadi ujian terhadap posisi MK dalam menerapkan keadilan substantif di tengah adanya kepentingan politik di sekitar perkara.
(Soegeng Poerwanto/Rudi Coy)
