JAKARTA, Wartacepat.com — Center for Budget Analysis (CBA) menyoroti sejumlah persoalan dalam proyek jalan tol Cawang–Tanjung Priok–Ancol Timur–Pluit yang dikelola PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). Sorotan tersebut mencakup perpanjangan masa konsesi hingga 2060, dugaan pembengkakan biaya konstruksi, serta transparansi pengadaan tanah.
Persoalan itu dibahas dalam diskusi bertajuk “Membongkar Mafia Oligarki Jalan Tol Era Jokowi” yang digelar di Hotel Sofyan Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat.
Dalam diskusi tersebut, praktisi hukum Munarman mempertanyakan perpanjangan konsesi jalan tol yang semula dijadwalkan berakhir pada 2025, tetapi diperpanjang hingga 2060. Menurut dia, kebijakan tersebut perlu dievaluasi, terutama terkait dasar hukum dan mekanisme penetapan perpanjangan konsesi.
“Apabila berjalan normal, seharusnya jalan tol Cawang–Tanjung Priok–Ancol Timur–Pluit sudah harus gratis bagi rakyat sebagai pengguna jalan dan konsumen karena masa konsesinya telah habis dan diserahkan kepada negara,” ujar Munarman.
Ia menilai, berakhirnya masa konsesi seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi skema pengelolaan jalan tol, termasuk kemungkinan pengelolaan oleh badan usaha milik negara (BUMN) dengan tarif yang lebih terjangkau.
Munarman juga menyoroti pekerjaan pelebaran jalan dan pembangunan jalan tol layang yang disebut menjadi bagian dari pertimbangan perpanjangan konsesi. Menurut dia, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka hubungan antara pekerjaan tambahan tersebut dan pemberian perpanjangan masa konsesi.
Selain persoalan konsesi, Munarman mengungkapkan dugaan pembengkakan biaya pengadaan tanah sekitar Rp 858 miliar dan biaya konstruksi sekitar Rp 1,5 triliun hingga Rp 1,6 triliun. Ia memperkirakan total dugaan penyimpangan biaya tersebut mencapai lebih dari Rp 2,3 triliun.
Dugaan tersebut, menurut dia, perlu ditelusuri melalui pemeriksaan terhadap dokumen proyek, dasar perhitungan anggaran, serta proses pengambilan keputusan. Ia juga mempertanyakan mekanisme pelaksanaan pembangunan Tol Harbour Road 2 yang dinilai perlu mendapat penjelasan terkait proses pengadaannya.
Sementara itu, pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menyoroti dampak kebijakan tarif tol terhadap masyarakat. Ia mempertanyakan kenaikan tarif ketika masa konsesi jalan tol justru diperpanjang dalam jangka panjang.
“Konsesi jalan tol diperpanjang, namun tarif jalan tol juga mengalami kenaikan secara berlipat-lipat,” ujar Muslim.
Menurut Muslim, pengelolaan proyek infrastruktur perlu diawasi secara ketat untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dan hubungan yang tidak sehat antara penguasa dan pengusaha.
Ia juga mendorong aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan dan kepolisian, untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan apabila ditemukan bukti yang memadai.
CBA Soroti Kenaikan Anggaran Konstruksi
Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi memaparkan sejumlah hal yang menurutnya perlu diklarifikasi dalam pembangunan jalan tol layang Ancol Timur–Pluit yang dikerjakan PT CMNP.
Uchok menyebut surat perintah kerja proyek tersebut terbit pada 23 Juni 2020. Adapun masa konsesi, berdasarkan ketentuan yang dibahas dalam diskusi, disebut berlaku hingga 31 Maret 2060.
Ia menjelaskan, anggaran konstruksi yang semula diperkirakan sekitar Rp 6,8 triliun meningkat menjadi Rp 7 triliun, kemudian kembali naik menjadi Rp 8,4 triliun. Dengan demikian, terdapat kenaikan sekitar Rp 1,6 triliun dibandingkan perkiraan awal.
“Dalam perencanaan proyek pembangunan tol elevated tersebut, anggarannya awalnya hanya sekitar Rp 6,8 triliun. Tiba-tiba ada usulan dari PT CMNP yang menaikkan biaya konstruksi menjadi Rp 7 triliun, lalu naik lagi menjadi Rp 8,4 triliun,” ungkap Uchok.
Menurut dia, perubahan nilai anggaran tersebut perlu dievaluasi oleh pemerintah dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk memastikan kewajaran biaya serta kesesuaiannya dengan perencanaan proyek.
CBA juga menyoroti skema pendanaan pembangunan.
Berdasarkan pemaparan Uchok, PT CMNP melakukan penjualan saham dalam dua tahap dengan nilai masing-masing sekitar Rp 1,3 triliun dan Rp 1,2 triliun, serta menggunakan kas internal perusahaan.
Uchok menilai, struktur pendanaan tersebut perlu dijelaskan secara transparan agar publik dapat memahami sumber dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.
Selain itu, ia menyebut total anggaran proyek mencapai sekitar Rp 15 triliun untuk pembangunan jalan sepanjang 9,3 kilometer.
Pada aspek pengadaan tanah, anggaran awal disebut berada di kisaran Rp 2,3 triliun.
Menurut Uchok, rincian biaya pengadaan tanah perlu diperjelas, termasuk nilai pembayaran per bidang, tambahan realisasi anggaran, dan penerapan batas maksimum biaya pengadaan tanah.
Minta Evaluasi dan Transparansi
CBA menilai persoalan perpanjangan konsesi, kenaikan anggaran konstruksi, pengadaan tanah, dan mekanisme pelaksanaan proyek perlu ditelaah secara menyeluruh.
Transparansi dinilai penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga akuntabilitas penggunaan dana dan pengelolaan aset negara.
CBA juga mendorong pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan penjelasan mengenai dasar perpanjangan konsesi serta kewajaran perubahan anggaran proyek.
Sejumlah angka dan dugaan yang disampaikan dalam diskusi tersebut masih memerlukan verifikasi melalui dokumen proyek, keterangan pihak terkait, dan hasil pemeriksaan lembaga berwenang. Karena itu, dugaan penyimpangan yang diungkapkan para narasumber tidak dapat serta-merta dianggap sebagai pelanggaran yang telah terbukti.
Hingga rilis ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak PT CMNP maupun BPJT yang dimuat dalam bahan informasi tersebut untuk menanggapi berbagai sorotan CBA.
(Soegeng Poerwanto/Rudi Coy)
