SAMPANG, Wartacepat.com — Kegiatan gotong royong pembersihan Jalan Raya Pangarengan, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, menjadi sorotan setelah muncul pertanyaan mengenai cakupan pekerjaan dan kondisi sejumlah titik jalan yang disebut masih ditumbuhi rumput liar serta semak belukar.
Kegiatan tersebut dikabarkan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Pangarengan bersama Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Namun, kondisi sejumlah bagian jalan yang dinilai belum terawat memunculkan pertanyaan masyarakat mengenai sejauh mana pembersihan telah dilaksanakan.
Masyarakat meminta pihak terkait memberikan penjelasan terbuka mengenai lokasi pekerjaan, panjang ruas jalan yang dibersihkan, serta tindak lanjut terhadap titik-titik yang masih membutuhkan penanganan.
Persoalan ini juga mendorong desakan agar Bupati Sampang turun tangan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan informasi yang disampaikan kepada publik.
Cakupan Pembersihan Perlu Dijelaskan
Sejumlah bagian Jalan Raya Pangarengan disebut masih terlihat ditumbuhi rumput liar dan semak belukar. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat mempertanyakan cakupan kegiatan gotong royong yang telah dipublikasikan.
Meski demikian, kondisi tersebut perlu diverifikasi melalui pemeriksaan langsung dan dokumentasi lapangan yang menunjukkan lokasi serta waktu pengambilan gambar.
Jika pembersihan hanya dilakukan di sejumlah titik, informasi mengenai cakupan pekerjaan perlu disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan persepsi bahwa seluruh ruas jalan telah dibersihkan.
Pemeriksaan juga diperlukan untuk mengetahui jumlah personel yang terlibat, pembagian tugas antarinstansi, serta rencana penanganan terhadap bagian jalan yang belum tertangani.
Plt. Camat Pangarengan Diharapkan Memberikan Klarifikasi
Nama Mohammad Junaidi, yang disebut menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Pangarengan, turut menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai pertanyaan warga melalui grup WhatsApp Info Seputar Pangarengan.
Pertanyaan tersebut berkaitan dengan kebenaran dan cakupan kegiatan pembersihan jalan. Namun, informasi mengenai belum adanya jawaban yang memadai masih perlu dikonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan.
Klarifikasi dari pihak kecamatan diperlukan untuk menjelaskan pelaksanaan kegiatan, termasuk lokasi yang menjadi sasaran pembersihan dan koordinasi dengan instansi teknis terkait.
Sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan informasi mengenai kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Redaksi membuka ruang bagi Mohammad Junaidi dan pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan, termasuk dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan informasi mengenai tindak lanjut di lapangan.
Bupati Sampang Diminta Melakukan Evaluasi
Bupati Sampang diminta memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dengan mendorong pemeriksaan lapangan dan meminta laporan pelaksanaan kegiatan dari instansi terkait.
Evaluasi diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara informasi yang dipublikasikan dan pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan.
Pemeriksaan juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antara Pemerintah Kabupaten Sampang, pemerintah kecamatan, dan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, terutama terkait pemeliharaan ruas Jalan Raya Pangarengan.
Hal ini penting karena kewenangan penanganan jalan bergantung pada status ruas jalan dan ketentuan pembagian urusan pemerintahan yang berlaku.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan atau penyampaian informasi, langkah pembinaan maupun tindakan administratif dapat dipertimbangkan sesuai hasil pemeriksaan, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Langkah tersebut diharapkan tidak hanya berfokus pada dokumentasi kegiatan, tetapi juga memastikan kebersihan dan kondisi jalan terpelihara demi kenyamanan serta keselamatan masyarakat.
Keterbukaan Informasi Menjadi Hal Penting
Permintaan klarifikasi tersebut sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memuat asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk asas kecermatan, keterbukaan, dan kepentingan umum.
Meski demikian, perbedaan antara kondisi lapangan dan informasi kegiatan tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran hukum. Penilaian harus didasarkan pada bukti yang dapat diverifikasi serta hasil pemeriksaan pihak berwenang.
Masyarakat Menunggu Penjelasan Resmi
Masyarakat berharap persoalan pembersihan Jalan Raya Pangarengan dapat dijelaskan secara terbuka sehingga tidak berkembang menjadi dugaan yang belum terverifikasi.
Penjelasan mengenai lokasi pekerjaan, cakupan pembersihan, pihak yang bertanggung jawab, dan rencana tindak lanjut dinilai penting untuk memberikan gambaran yang utuh kepada publik.
Jika terdapat bagian jalan yang belum dibersihkan, instansi terkait diharapkan menyampaikan langkah penanganannya. Sebaliknya, apabila kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan informasi yang dipublikasikan, dokumentasi dan keterangan resmi dapat membantu menjawab pertanyaan masyarakat.
Bupati Sampang diharapkan mendorong penyelesaian persoalan tersebut secara objektif dan sesuai kewenangan. Pemerintah kecamatan serta instansi teknis juga diharapkan memberikan klarifikasi agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini disusun, diperlukan konfirmasi lebih lanjut dari Plt. Camat Pangarengan, Pemerintah Kabupaten Sampang, dan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur mengenai pelaksanaan serta cakupan kegiatan pembersihan tersebut.
(Khoibar)
