JAKARTA, Wartacepat.com — Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum bagi kalangan pemuda untuk menyampaikan evaluasi kritis terhadap arah kebijakan pemerintah. Melalui Maklumat Nasional Pemuda, mereka menyoroti sejumlah persoalan mendasar, mulai dari kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, hak asasi manusia dan demokrasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), hingga ketidakmerataan akses pendidikan.
Maklumat tersebut berangkat dari harapan masyarakat ketika Prabowo dan Gibran dilantik pada 20 Oktober 2024. Saat itu, janji penciptaan lapangan kerja, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta pemerataan kesejahteraan menjadi bagian dari harapan publik terhadap pemerintahan baru.
Namun, dalam maklumatnya, para pemuda menilai berbagai persoalan mendasar masih membutuhkan penyelesaian serius. Mereka mempertanyakan sejauh mana janji pembangunan telah dirasakan masyarakat, terutama kelompok rentan dan warga yang tinggal di wilayah pelosok.
Kerusakan lingkungan dan ketimpangan ekonomi
Salah satu sorotan utama dalam maklumat tersebut adalah kerusakan lingkungan, terutama kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Para pemuda menggambarkan dampak kebakaran sebagai persoalan yang tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan, kehidupan sosial, dan masa depan masyarakat.
Mereka menolak apabila kerusakan lingkungan semata-mata dipandang sebagai bencana alam tanpa menelusuri kemungkinan adanya kelalaian, pelanggaran hukum, maupun kepentingan ekonomi yang berkontribusi terhadap kerusakan tersebut.
Karena itu, maklumat tersebut mendesak pemerintah agar memperkuat penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, memulihkan ekosistem, serta memastikan masyarakat terdampak memperoleh keadilan.
Bagi para pemuda, berakhirnya kebakaran tidak serta-merta menyelesaikan persoalan. Pemulihan lingkungan harus disertai pertanggungjawaban yang jelas agar kerusakan serupa tidak terus berulang.
Selain lingkungan, ketimpangan ekonomi juga menjadi perhatian. Maklumat tersebut menggambarkan kontras antara kehidupan kelompok kaya dan masyarakat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Para pemuda menilai pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur dari besarnya keuntungan atau pembangunan fisik. Pemerataan kesempatan, akses terhadap sumber daya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus menjadi ukuran penting keberhasilan pembangunan.
Mereka pun mendesak pembenahan tata kelola ekonomi agar manfaat kekayaan alam dan pertumbuhan nasional tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.
Demokrasi, HAM, dan penegakan hukum
Pada bidang demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), maklumat tersebut menyuarakan keprihatinan terhadap dugaan kekerasan, intimidasi, dan pembatasan kebebasan berekspresi.
Para pemuda menyinggung kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus, teror terhadap jurnalis, serta kekerasan yang dialami warga dalam sejumlah aksi penyampaian pendapat. Mereka menilai berbagai persoalan tersebut harus ditangani secara transparan dan melalui proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Maklumat itu juga mempertanyakan ruang partisipasi masyarakat sipil di tengah meningkatnya perhatian terhadap peran aparat dalam kehidupan publik.
Bagi mereka, keamanan negara harus berjalan seiring dengan perlindungan kebebasan sipil. Kritik terhadap pemerintah tidak semestinya diperlakukan sebagai ancaman, sementara penyampaian pendapat secara damai harus mendapatkan perlindungan.
Para pemuda menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup diwujudkan melalui pemilihan umum dan pidato politik. Demokrasi juga membutuhkan kebebasan berpendapat, penghormatan terhadap HAM, perlindungan terhadap jurnalis, serta penegakan hukum yang adil bagi semua pihak.
KKN dan persoalan kesempatan yang setara
Maklumat Nasional Pemuda turut menyoroti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dinilai dapat merusak kepercayaan publik sekaligus menghambat kemajuan bangsa.
Mereka menggambarkan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat ketika akses terhadap pekerjaan dan jabatan dianggap lebih mudah diperoleh melalui kedekatan, kekayaan, atau hubungan keluarga dibandingkan kemampuan dan prestasi.
Dalam pandangan para pemuda, keadaan tersebut berlawanan dengan prinsip meritokrasi yang seharusnya memberikan kesempatan setara kepada setiap warga negara.
Mereka juga mengkritik praktik politik yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan masyarakat luas.
Karena itu, pemerintah didesak memperkuat pemberantasan korupsi, meningkatkan transparansi dalam pengambilan kebijakan, serta memastikan penegakan hukum tidak tunduk pada kepentingan ekonomi maupun kekuasaan.
Pendidikan yang belum merata
Persoalan pendidikan menjadi bagian lain yang mendapat perhatian serius dalam maklumat tersebut.
Para pemuda mempertanyakan pemerataan akses pendidikan ketika masih ada anak yang menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan sekolah, peserta didik di wilayah terpencil harus menempuh perjalanan jauh untuk belajar, dan keluarga kurang mampu terpaksa menghentikan pendidikan anaknya karena tekanan ekonomi.
Mereka juga menyoroti dampak bencana terhadap fasilitas pendidikan dan kegiatan belajar-mengajar di sejumlah daerah.
Menurut maklumat itu, pendidikan semestinya menjadi jalan bagi masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup dan memutus rantai kemiskinan. Namun, tujuan tersebut sulit dicapai apabila akses pendidikan yang layak masih ditentukan oleh kondisi ekonomi keluarga maupun tempat tinggal.
Karena itu, pemerintah diminta memastikan ketersediaan fasilitas pendidikan, memperluas dukungan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, dan memperhatikan kebutuhan sekolah di wilayah terpencil maupun daerah terdampak bencana.
Para pemuda menilai keberhasilan pembangunan pendidikan tidak cukup diukur dari program yang diumumkan, tetapi harus dilihat dari kemampuan setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang aman, layak, dan berkelanjutan.
Menuntut perubahan yang nyata
Melalui Maklumat Nasional Pemuda, berbagai persoalan tersebut dirangkum sebagai kritik terhadap arah pembangunan dan pelaksanaan janji politik pemerintah.
Mereka mendesak pemerintah agar tidak berhenti pada penyampaian program dan pencapaian administratif, tetapi menunjukkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Lingkungan yang terlindungi, ekonomi yang lebih adil, demokrasi yang sehat, pemberantasan KKN, serta pendidikan yang merata dipandang sebagai bagian yang saling berkaitan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Maklumat tersebut menjadi seruan agar pemerintah membuka ruang evaluasi, memperkuat akuntabilitas, dan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Pada akhirnya, para pemuda menegaskan bahwa kritik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Aspirasi masyarakat perlu didengar dan dijawab melalui kebijakan yang terukur, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pun menjadi momentum untuk menilai kembali sejauh mana janji politik telah diterjemahkan menjadi perbaikan nyata bagi rakyat Indonesia.
(Soegeng Poerwanto/Rudi Coy)
