JAkARTA, Wartacepat.com – Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad), Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D., menilai kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih layak mendapat rapor merah, terutama dalam penegakan prinsip negara hukum, respons terhadap persoalan masyarakat, serta penyelesaian berbagai persoalan mendasar yang dihadapi rakyat.
Penilaian tersebut disampaikan Susi usai konferensi pers Koalisi Negara Hukum bertajuk “Negara Hukum: Fatamorgana yang Semakin Digilas Kuasa” di kantor Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2026).
Konferensi pers tersebut digelar sebagai respons kritis masyarakat sipil terhadap peluncuran Rule of Law Index 2026 oleh World Justice Project (WJP), yang memperlihatkan kemerosotan posisi Indonesia dalam penilaian negara hukum.
Menurut Susi, salah satu dasar penilaian negatif terhadap pemerintahan Prabowo adalah tren penurunan indeks negara hukum Indonesia. Kondisi tersebut, kata dia, menjadi sinyal penting bahwa penguatan prinsip negara hukum masih menghadapi tantangan serius.
Alasan lainnya, menurut Susi, adalah belum optimalnya respons pemerintah terhadap berbagai persoalan yang dialami masyarakat, termasuk penanganan bencana dan pemenuhan kebutuhan mendasar warga negara.
Ia menyoroti penanganan bencana, termasuk persoalan kebakaran yang berdampak luas, gempa di wilayah yang dalam transkrip disebut sebagai Enteteng, serta banjir di Sumatera. Ia mempertanyakan sejauh mana ketuntasan penanganan dan penyelesaian persoalan mendasar di wilayah terdampak.
“Presiden dan kabinetnya, menurut saya, tidak sensitif terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat dan bagaimana bisa menyelesaikannya secara cepat,” ujar Susi.
Ia menegaskan, Presiden memiliki kewenangan yang luas sekaligus tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Karena itu, kewenangan tersebut semestinya digunakan untuk mempercepat penyelesaian persoalan masyarakat, bukan sekadar menyampaikan daftar program atau langkah yang telah dilakukan.
Presiden Dinilai Lamban Merespons Tuntutan Masyarakat
Susi juga mengkritik lambannya respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan perubahan maupun pembentukan undang-undang.
Ia menyinggung pembahasan regulasi, termasuk agenda reformasi agraria yang menurut keterangannya telah disetujui, tetapi dokumennya belum dapat diakses.
Menurut Susi, Presiden tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab dalam pembentukan undang-undang. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pembentukan undang-undang melibatkan DPR bersama Presiden, sehingga pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan hukum berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia berharap kebijakan hukum pemerintah lebih berpihak kepada rakyat dan sejalan dengan cita-cita negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
Susi mengingatkan, hukum semestinya menjadi instrumen untuk membatasi kekuasaan dan melindungi hak-hak warga negara, bukan justru digunakan untuk mengonsolidasikan kekuasaan.
“Kalau hukum itu hanya dijadikan sebagai alat kekuasaan atau sebagai alat untuk mengonsolidasikan kekuasaan, maka kita pantas bertanya-tanya bagaimana masa depan negara hukum di Indonesia,” katanya.
Ia menegaskan, prinsip yang harus ditegakkan adalah *rule of law*, bukan *rule by law*. Menurutnya, negara dan pemerintah merupakan aktor utama dalam memastikan hukum benar-benar bekerja untuk keadilan, perlindungan hak, dan pembatasan kekuasaan.
Penurunan Indeks Jadi Peringatan Serius
Dalam pembacaan Koalisi Negara Hukum atas laporan WJP, skor Indonesia disebut turun dari 0,53 pada 2024 menjadi 0,51 pada 2026. Peringkat Indonesia juga merosot enam tingkat menjadi posisi ke-75 dari 143 negara, di bawah rata-rata global sebesar 0,55.
Dari delapan faktor yang dinilai dalam indeks tersebut, tujuh faktor mengalami penurunan. Kemerosotan terutama menjadi perhatian pada aspek pembatasan kekuasaan pemerintah, pemenuhan hak-hak fundamental, serta efektivitas peradilan perdata dan pidana.
Koalisi menilai perkembangan tersebut mencerminkan persoalan struktural dalam penyelenggaraan negara hukum. Berdasarkan dokumentasi masyarakat sipil, putusan pengadilan, serta kinerja lembaga negara, koalisi melihat kecenderungan hukum bergeser dari instrumen pembatas kekuasaan menjadi sarana untuk mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan.
Pembacaan tersebut menjadi peringatan bahwa penguatan demokrasi dan supremasi hukum membutuhkan komitmen nyata dari seluruh penyelenggara negara.
Soroti Hak Korban dan Keadilan Antargenerasi
Selain persoalan indeks dan tata kelola pemerintahan, Susi menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak masyarakat yang menjadi korban bencana dan kerusakan lingkungan.
Menurutnya, warga negara memiliki hak untuk mempersoalkan tindakan maupun kelalaian negara, baik melalui jalur pengadilan maupun mekanisme di luar pengadilan.
Ia mengingatkan bahwa keterlambatan penanganan persoalan dapat berdampak langsung terhadap pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak atas hidup, kesehatan, dan lingkungan yang mendukung kehidupan yang layak.
“Empat bulan itu sudah terlalu lama. Delay-delay itu mengakibatkan pemenuhan hak asasi menjadi tidak dapat dilakukan,” ujarnya, seraya mengingatkan bahwa keterlambatan yang terus dibiarkan dapat memperparah persoalan hak warga negara.
Susi juga menyoroti dampak kerusakan ekologis yang tidak hanya dirasakan masyarakat saat ini, tetapi berpotensi membebani generasi mendatang.
Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan lingkungan dan menjamin pemulihan hak masyarakat terdampak.
“Sudah sewajarnya kita semua meneriakkan mengenai keadilan antargenerasi. Bagaimana kita menjawab generasi sekarang terhadap generasi yang akan datang,” katanya.
Pemerintah Diminta Kembali pada Prinsip Negara Hukum
Meski melontarkan kritik tajam, Susi menilai pemerintahan Presiden Prabowo masih memiliki waktu sekitar tiga tahun ke depan untuk melakukan pembenahan dan mengambil keputusan penting yang berlandaskan hukum.
Ia berharap pemerintah memperkuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, mempercepat penyelesaian persoalan publik, serta memastikan hukum dijalankan secara adil dan tidak menjadi instrumen pemusatan kekuasaan.
Menurutnya, masa depan negara hukum Indonesia sangat bergantung pada kesediaan negara untuk menempatkan hukum sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus sebagai pelindung hak-hak rakyat.
Konferensi pers Koalisi Negara Hukum menjadi bagian dari dorongan masyarakat sipil agar kemunduran indikator negara hukum tidak dipandang sebatas penurunan angka dan peringkat, melainkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap arah pemerintahan, demokrasi, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.
(Soegeng Poerwanto/Rudi Coy)
