JAKARTA, Wartacepat.com – Pengacara yang juga Akademisi UNJ, *Ubedilah Badrun*, menjadi pembicara kunci dalam Konferensi Pers AKSI (Aliansi Kolektif Sipil untuk Angket Gibran) bertema “Gibran: Mundur atau Dimundurkan?” yang digelar hari ini, Senin (2/11/2026) di Kantor FORMAPPI, Matraman, Jakarta Timur.
Dalam video pernyataan yang diterima redaksi, Ubedilah menegaskan pergantian Wakil Presiden adalah hal biasa di negara demokratis yang berdasarkan hukum.
“Negara-negara modern yang demokratis dan berdasarkan hukum ketika presiden, wakil presiden atau pimpinan lembaga mana pun melakukan pelanggaran dan terbukti ada pelanggaran maka ada kewajiban konstitusional, kewajiban moral untuk kemudian diselesaikan. Banyak negara yang kemudian presiden diganti, banyak negara kemudian wakil presidennya mundur, ada beberapa negara bahkan walikota yang juga mundur gara-gara perkara ijazah,” ujar Ubedilah.
Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir soal pergantian Wapres.
“Jadi saya berharap masyarakat tidak perlu khawatir tentang pergantian wakil presiden ini jika proses pemajuan berjalan. Ini justru akan bisa menjadi peluang bagaimana kita kemudian mengalami lompatan kemajuan di bidang politik,” tegasnya.
*Sindir DPR Lambat Soal Ijazah, Kini Ada Putusan MA*
Menjawab pertanyaan wartawan soal lambatnya pemerintah dan parlemen menangani perkara ijazah, Ubedilah menilai parlemen lambat karena sebelumnya belum yakin dengan argumen di Mahkamah Konstitusi.
“Saya cermati memang parlemen lambat. Tapi menurut saya kelambatan itu bisa terjadi karena banyak faktor. Diantaranya mereka belum yakin tentang argumen yang ada di dalam Mahkamah Konstitusi sebagai argumen kuat untuk melakukan pemajuan. Nah sekarang sudah ada putusan Mahkamah Agung, artinya lebih kuat,” jelasnya.
Ia juga menyinggung soal lampu hijau ketua umum partai.
“Yang kedua mungkin mereka belum ada tanda atau lampu hijau dari ketua partai. Saya kira hari-hari ini saya melihat ketua partai juga tidak menolak, tidak ada narasi yang kontra produktif atau tidak ada narasi ketua umum partai yang kemudian menolak pemajuan. Kalau tidak ada itu juga membiarkan dan itu artinya ada semacam persetujuan secara tidak langsung,” ujarnya.
Ia menyebut putusan MA menjadi tanda ada kekuatan politik besar yang memberi lampu hijau.
*Sebut Bencana Besar Jika Gibran Tetap Menjabat*
Pernyataan paling keras, Ubedilah menyebut jika Gibran tetap menjadi Wapres padahal menurutnya melanggar konstitusi, UU dan etik berat, maka itu menjadi bencana besar politik.
“Jika saudara Gibran tetap menjadi wakil presiden padahal dia melanggar konstitusi, melanggar undang-undang dan bahkan ada pelanggaran etik berat, maka ini menjadi bencana besar politik Indonesia. Kenapa bencana besar? Karena merusak proses tegaknya hukum dan demokrasi di Indonesia. Karena ini akan memicu krisis lebih besar. Tidak hanya krisis politik, kita juga akan mengalami krisis ekonomi,” tegas Ubedilah.
“Bayangkan wakil presiden yang memimpin ratusan juta orang telah melakukan pelanggaran berat. Lalu kemudian dia tidak mundur dan tidak dimundurkan. Ini artinya politik kita rusak,” tambahnya.
*Ingatkan DPR: 80% Rakyat Tak Percaya, Kedaulatan Kembali ke Rakyat*
Ubedilah juga merespon pertanyaan soal 80% masyarakat sipil dan mahasiswa sudah tidak percaya DPR.
“Jika DPR tidak merespon apa yang diinginkan oleh masyarakat sipil, mahasiswa, kelompok intelektual, karena dewan tidak merespon putusan MK, tidak merespon putusan Mahkamah Agung, itu akan menimbulkan public distrust yang luar biasa kepada DPR,” ujarnya.
“Kalau DPR sudah tidak bisa dipercaya, kepada siapa kita bisa bersandar? Kepada rakyat. Maka dalam logika politik demokrasi, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Pada kondisi semacam itu, di mana terjadinya disfungsi parlemen, maka kedaulatan rakyat bisa kembali untuk menentukan nasibnya sendiri. Artinya apa? Rakyat bisa menempuh jalannya sendiri untuk bisa melakukan perubahan besar,” pungkasnya.
(Soegeng Poerwanto/Rudi Coy)
