JAKARTA , Wartacepat.com – Tim Integrity Law menyoroti putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka batal.
Dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor Integrity Law, Tanah Abang Jakarta Pusat, 2 November 2026 Denny Indrayana selaku Pemohon Gugatan Ijazah Gibran dari Integrity Law menyampaikan bahwa putusan MA harus dilihat sebagai satu rangkaian dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya.
Menurut Denny, putusan MK sebelumnya menjadi bahan penting bagi MA dalam memeriksa perkara kasasi yang diajukan Subhan Palal. Ia menilai keberadaan putusan MK menjadi faktor yang memengaruhi pertimbangan MA hingga menghasilkan putusan berbeda dibandingkan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.
“Putusan MK menjadi game changer yang menyebabkan Mahkamah Agung mengubah posisi dari pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding,” ungkapnya.
Denny menilai pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut memiliki konsekuensi terhadap dasar administratif yang sebelumnya digunakan untuk menjelaskan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran.
Lebih lanjut, Denny berpandangan bahwa putusan MK dan MA tersebut perlu ditindaklanjuti karena berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi seorang Wakil Presiden. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan ketentuan Pasal 7A UUD 1945 mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara.
“Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang menegaskan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan dan syarat umur sebelum diubah oleh Putusan Nomor 90, maka ketentuan impeachment (Pemakzulan) Pasal 7A UUD semestinya berlaku,” jelas Denny.
Denny menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak lagi dapat diselesaikan melalui mekanisme diskualifikasi pemilu karena Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Menurutnya, setelah pelantikan, mekanisme yang relevan untuk memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden adalah melalui proses pemakzulan (removal from office).
Ia juga menepis anggapan bahwa pemakzulan Gibran secara otomatis akan berdampak pada pemberhentian Presiden Prabowo Subianto karena keduanya merupakan satu pasangan dalam pemilu. Menurut Denny, konsep satu paket hanya berlaku dalam rezim pencalonan dan pemilihan umum, sedangkan setelah pelantikan, tanggung jawab Presiden dan Wakil Presiden bersifat masing-masing.
“Anggapan bahwa mengimpeach Gibran berarti Presiden Prabowo ikut dimakzulkan karena satu paket adalah logika yang keliru. Konsep satu paket berlaku untuk pasangan calon dalam rezim pemilu, tetapi setelah pelantikan, tanggung jawabnya masing-masing,” tegasnya.
Denny berpandangan putusan MK dan MA yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia juga menilai sikap Gibran yang tidak bersedia mengundurkan diri sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dan tidak sejalan dengan sumpah jabatan Wakil Presiden untuk menjalankan UUD 1945 serta segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya.
Denny turut merujuk Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur kondisi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, yakni apabila pejabat yang bersangkutan mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Menurutnya, dalam konteks Gibran, terdapat dua mekanisme yang relevan, yaitu mengundurkan diri atau diberhentikan melalui proses pemakzulan.
Dalam sesi konferensi pers, Subhan Palal selaku Pemohon Kasasi menyampaikan bahwa putusan MA memiliki konsekuensi hukum terhadap keabsahan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden. Ia juga menyinggung tenggat waktu 60 hari ke depan dalam konteks perkembangan persoalan tersebut.
“Dengan putusan kasasi di Mahkamah Agung ini, akibat hukumnya kita tidak pernah punya Wakil Presiden yang namanya Gibran,” ujar Subhan.
Subhan turut menyampaikan pernyataan bahwa apabila Gibran tidak meninggalkan Istana, pihaknya akan mendatangi yang bersangkutan untuk meminta agar kembali ke Solo.
“Jika tidak pergi dari Istana, maka kami akan datang untuk meminta dia pulang ke Solo,” tegasnya.
(Soegeng Poerwanto/Rudi Coy
