JAKARTA, Wartacepat.com — Pemerintah mendorong peningkatan peran asuransi komersial dalam pembiayaan kesehatan nasional. Saat ini porsi asuransi komersial baru sekitar 5% dari total belanja kesehatan. Dalam jangka panjang ditargetkan bisa mencapai minimal 20%.
Hal itu disampaikan dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama antara 5 perusahaan asuransi dan 7 perusahaan rumah sakit yang digelar hari ini.
“Karena ini adalah bagian daripada perbaikan pemuatan ekosistem dari industri kesehatan kita. Bagaimana ekosistem industri kesehatan kita akan lebih sehat, lebih kuat dan bisa melindungi masyarakat,” ujar pejabat pengawas asuransi dalam sambutannya.
Sebagai pengawas perusahaan asuransi, pihaknya akan terus mendorong ekosistem tersebut agar masyarakat dapat terlayani dengan baik. Pasalnya, kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan kontribusi asuransi komersial diharapkan terus meningkat.
*Target: 80-90% Belanja Kesehatan Masuk Skema Asuransi*
Data saat ini menunjukkan total belanja kesehatan nasional mencapai sekitar Rp640 triliun per tahun. Namun yang di-cover asuransi, termasuk BPJS, belum sampai setengahnya. Sebagian besar masih ditanggung perusahaan, individu, atau keluarga pasien.
“Cita-citanya seperti yang tadi disampaikan, kita pengen 80% sampai 90% dari belanja kesehatan seluruh individu di Indonesia kalau bisa melalui asuransi. Karena itu akan membuat lebih murah secara sistem, tapi juga lebih nyaman bagi masyarakat,” jelasnya.
Rinciannya, pemerintah mengharapkan 60% ditanggung BPJS dan sisanya oleh asuransi swasta. Penandatanganan kerja sama antara asuransi swasta dengan rumah sakit hari ini disebut sebagai langkah awal untuk memperluas akses tersebut.
Ke depan juga direncanakan adanya kerja sama antara asuransi swasta dengan BPJS agar tidak terjadi duplikasi pembayaran premi. Dengan pertukaran data, proses reimburs ke rumah sakit diharapkan lebih efisien dan berkelanjutan.
*Pilar Transformasi Kesehatan dan Skema Resharing*
Program ini merupakan bagian dari pilar transformasi kesehatan. Salah satunya Pilar 4: Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan, dengan tujuan membuat pembiayaan lebih murah bagi masyarakat dan negara, hasilnya lebih baik, dan ekosistemnya berkelanjutan.
Selain itu juga ada Pilar 5: Transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, salah satunya melalui program rumah sakit pendidikan spesialis berbasis _hospital based_.
Untuk mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah juga mengubah istilah _co-payment_ menjadi _resharing_. Hal ini tertuang dalam PUJK 36-2025.
“Untuk komunikasi kepada publik, kita merubah pengertian co-payment ya, karena co-payment itu sepertinya ada konotasi yang negatif. Kita menggunakan resharing,” ujar perwakilan industri.
Dalam aturan baru, setiap perusahaan asuransi yang menawarkan produk kesehatan wajib menyediakan dua skema: dengan resharing dan tanpa resharing. Masyarakat dapat memilih sesuai kebutuhan dan premi yang ditetapkan.
PUJK 36-2025 juga mengatur pembentukan _medical advisory board_ dan penguatan koordinasi antara penyelenggara asuransi dengan BPJS Kesehatan serta penyedia layanan kesehatan.
Pemerintah berharap dengan regulasi baru ini, porsi pembiayaan kesehatan melalui asuransi bisa meningkat signifikan sehingga beban masyarakat saat sakit dapat lebih ringan.
(Soegeng Poerwanto/Rudi Coy)
