Front Rakyat Bersatu Soroti Polemik Suket Penyetaraan Pendidikan Gibran, Desak Bawaslu dan KPU Bertanggung Jawab

BERITA UTAMA8 Dilihat

JAKARTA, Wartacepat.com – Front Rakyat Bersatu menggelar diskusi bertajuk “Gibran Sudah Mundur, Bagaimana Prahara Suket Penyetaraan: Menguji Penegakan Hukum dan Akuntabilitas” di Gedung DPD KNPI, Rawamangun, Jakarta Timur. Diskusi tersebut membahas persoalan hukum dan politik di balik polemik surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka, termasuk dugaan permasalahan administrasi dalam proses pencalonan serta tuntutan agar penegakan hukum tetap berjalan meskipun Gibran telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

Direktur Lingkar Studi Madani, Ray Rangkuti, menilai persoalan Gibran tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut dinamika politik setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan desakan agar Gibran mundur dari jabatannya. Menurutnya, sebelumnya terdapat dorongan agar persoalan tersebut diselesaikan melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR. Ray mempertanyakan perubahan sikap politik yang terjadi hingga akhirnya Gibran memilih mengundurkan diri, padahal sebelumnya sejumlah pihak mendorong agar pemberhentian dilakukan melalui mekanisme konstitusional.

“Istilah yang berkembang dan dipegang adalah ayo kita beri kemuliaan kepada Saudara Gibran melalui proses HMP karena menganggap dimundurkan jauh lebih mulia daripada mundur secara sukarela,” ujarnya.

Ray juga menyoroti dinamika menjelang pengumuman pengunduran diri Gibran, termasuk pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto dan perubahan pernyataan dari sejumlah pihak pemerintah mengenai langkah hukum atas putusan Mahkamah Agung (MA). Ia menilai alasan pengunduran diri tersebut masih menyisakan pertanyaan, terutama karena sebelumnya berkembang pembahasan mengenai proses politik di DPR. Selain itu, Ray mengingatkan agar pengisian jabatan Wakil Presiden pengganti tidak hanya menjadi kesepakatan elite politik.

“Prabowo harus libatkan masyarakat dalam pemilihan Wapres pengganti,” tegasnya.

Pengamat hukum, Wakil Kalam, menyoroti kemungkinan konsekuensi pidana dalam persoalan suket penyetaraan pendidikan Gibran. Menurutnya, dugaan pemberian keterangan tidak benar maupun penggunaan surat yang memuat keterangan palsu merupakan persoalan yang dapat ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian apabila terdapat laporan. Ia juga mempertanyakan konsekuensi hukum dari proses administrasi yang dianggap bermasalah, termasuk pemberian fasilitas kepada mantan Wakil Presiden. Menurut Wakil, apabila keputusan pemberian fasilitas tersebut memiliki dasar hukum yang cacat, keputusan administrasinya dapat dipersoalkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia turut mengemukakan asas *ex injuria jus non oritur*, yakni hak tidak dapat lahir dari perbuatan yang melawan hukum.

“Terkait surat keterangan (suket), terdapat persoalan dugaan pemberian keterangan yang tidak benar atau penggunaan surat yang di dalamnya terdapat keterangan palsu, yang menjadi ranah pihak kepolisian untuk menindaklanjuti jika dilaporkan,” ungkapnya.

Akademisi Hukum Tata Negara, Rorano S. Abubakar, menjelaskan bahwa persoalan administrasi dan legalisasi dokumen memiliki kedudukan penting dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, proses verifikasi harus dilakukan secara kredibel agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Ia menilai permasalahan administrasi yang berkaitan dengan legalisasi dokumen dapat berkembang menjadi persoalan hukum apabila ditemukan pelanggaran dalam proses penerbitan maupun penggunaannya. Rorano juga menyoroti putusan MA yang mengoreksi putusan pengadilan sebelumnya terkait persoalan administrasi dan menilai evaluasi terhadap regulasi pemilu diperlukan, khususnya untuk memperjelas mekanisme penyelesaian persoalan administratif yang baru ditemukan setelah tahapan pemilu berakhir.

“Meskipun bersifat administratif, masalah ini menjadi persoalan yang penting dan dipersoalkan di kemudian hari karena berpotensi mengarah ke pidana tergantung pada perkembangan proses hukum selanjutnya,” jelasnya.

Sementara itu, pegiat hukum dan politik La Ode Noval menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran tidak serta-merta menghapus konsekuensi hukum dari persoalan yang telah terjadi. Ia menilai pengunduran diri merupakan bentuk pertanggungjawaban politik, tetapi tidak dapat menggantikan pertanggungjawaban konstitusional maupun proses penegakan hukum. Oleh karena itu, lembaga yang terlibat dalam proses pencalonan dan pemenuhan persyaratan pendidikan perlu dimintai pertanggungjawaban, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

“KPU, Bawaslu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, serta Gibran selaku pengguna harus dimintai pertanggungjawaban,” tegasnya.

La Ode juga meminta agar pengunduran diri Gibran tidak menjadi alasan untuk menghentikan proses investigasi maupun penelusuran dugaan pelanggaran administrasi dan hukum. Menurutnya, pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu harus dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik. Ia turut menekankan pentingnya menelusuri dugaan penggunaan dokumen yang bermasalah serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses penerbitan dan penggunaannya.

“Pengunduran diri tidak boleh membuat rangkaian proses, investigasi, atau penelusuran hukum menjadi bias, terabaikan, atau tidak diusut tuntas,” ujarnya.

 

(Soegeng P/Rudi Coy & Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed