JAKARTA, Wartacepat.com — Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia menggelar diskusi publik bertajuk “Umpan Lambung MK untuk DPR: Saatnya Rakyat Mendesak Pemakzulan Wapres Gibran” di Sekretariat KIPP Indonesia, Jakarta Selatan. Diskusi tersebut membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan ijazah Gibran Rakabuming Raka yang gugatannya telah ditolak.
Akademisi dan Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menilai persoalan tersebut berkaitan dengan krisis integritas dan etika kepemimpinan. “Satu standar virtue ethics adalah kejujuran,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya mengembalikan standar etika yang tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyatakan bahwa pelantikan Gibran sebagai wakil presiden tidak menutup kemungkinan adanya koreksi melalui mekanisme konstitusional. Ia mendorong DPR menggunakan hak angket untuk membuka persoalan yang diperdebatkan terkait dokumen ijazah tersebut. “Saya mendorong DPR untuk membuat atau menjalankan hak angket agar ijazah yang dinyatakan belum dibuka tapi ‘ada’ bisa dibuka sama-sama di DPR,” katanya.
Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Lucius Karus, menilai DPR memiliki ruang untuk menindaklanjuti persoalan tersebut tanpa harus terjebak pada kepentingan partai politik. Menurutnya, “Hak angket hanya cukup mengumpulkan 25 tanda tangan anggota sehingga tidak ada ketentuan fraksi.” Ia juga menilai hak konstitusional DPR dapat menjadi instrumen untuk merespons persoalan tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal KIPP Indonesia, Brahma Aryana, menekankan pentingnya konsolidasi publik untuk mendorong tindak lanjut politik dan konstitusional. “Kita harus menggerakkan elemen masyarakat sipil untuk mendesak DPR untuk melakukan pemakzulan,” ujarnya.
Diskusi tersebut menyimpulkan perlunya penguatan gerakan masyarakat sipil untuk mendorong DPR menindaklanjuti persoalan ijazah Gibran melalui mekanisme konstitusional, termasuk hak angket dan mekanisme lain yang relevan. Para pembicara juga menyoroti tanggung jawab moral partai-partai politik pendukung Gibran dalam menjaga integritas proses demokrasi.
(Soegeng Poerwanto/Rudi Coy)
