JAKARTA, Wartacepat.com — Program Beasiswa Jakarta Unggul yang digagas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat sorotan dari Pemuda Kaum Betawi. Organisasi kepemudaan yang bermarkas di Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, itu menilai program tersebut perlu disertai kebijakan yang konkret, transparan, dan berkeadilan, terutama dalam menjawab persoalan akses pendidikan bagi generasi muda Betawi.
Dalam siaran pers resminya, Pemuda Kaum Betawi menegaskan bahwa keberpihakan terhadap masyarakat Betawi sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki keterikatan historis dan kultural dengan Jakarta tidak cukup diwujudkan melalui narasi, simbol, maupun pernyataan politik.
Menurut organisasi tersebut, komitmen pemerintah untuk meningkatkan daya saing generasi muda Betawi harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jika pemerintah benar-benar memiliki komitmen untuk meningkatkan daya saing generasi muda Betawi, maka komitmen tersebut harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkret, terukur, transparan, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” demikian pernyataan Pemuda Kaum Betawi dalam siaran persnya.
Pemuda Kaum Betawi juga mengingatkan agar program Beasiswa Jakarta Unggul tidak mengabaikan persoalan ketimpangan akses pendidikan yang masih dihadapi sebagian masyarakat.
Bagi mereka, masyarakat Betawi tidak hanya membutuhkan pengakuan atas identitas dan sejarahnya di Jakarta, tetapi juga kesempatan yang setara untuk mengenyam pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan membangun masa depan di daerahnya sendiri.
“Masyarakat Betawi tidak membutuhkan sekadar pengakuan bahwa mereka adalah bagian dari Jakarta. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang memastikan mereka memiliki kesempatan yang nyata untuk tumbuh, memperoleh pendidikan tinggi, dan menentukan masa depan di kotanya sendiri,” tegas pernyataan tersebut.
Desak Transparansi Sasaran dan Penerima Beasiswa
Selain menyoroti aspek keberpihakan, Pemuda Kaum Betawi turut mempertanyakan transparansi pelaksanaan program Beasiswa Jakarta Unggul. Mereka meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka informasi mengenai perencanaan program, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, indikator penentuan penerima, hingga komposisi penerima beasiswa.
Keterbukaan informasi tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui apakah program beasiswa benar-benar dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kebutuhan, dan pemerataan kesempatan pendidikan.
Pemuda Kaum Betawi menilai transparansi menjadi salah satu unsur penting untuk memastikan kebijakan pendidikan tidak sekadar menjadi program administratif, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Menurut mereka, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai dasar penentuan penerima manfaat serta mekanisme yang digunakan pemerintah untuk memastikan program tersebut menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Afirmasi Dinilai sebagai Tanggung Jawab Pemerintah
Pemuda Kaum Betawi menegaskan bahwa afirmasi terhadap masyarakat Betawi bukanlah permintaan untuk memperoleh perlakuan istimewa. Sebaliknya, afirmasi dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan kebijakan publik dapat menjangkau kelompok masyarakat dengan kebutuhan dan persoalan tertentu.
Karena itu, mereka berharap keberpihakan terhadap generasi muda Betawi dapat diwujudkan melalui kebijakan yang jelas, terukur, dan terbuka untuk diawasi publik.
Pemuda Kaum Betawi menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus memberikan kesempatan yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda Betawi, untuk memperoleh akses pendidikan tinggi dan meningkatkan daya saing.
Sorotan tersebut menjadi dorongan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjelaskan arah kebijakan Beasiswa Jakarta Unggul, termasuk mekanisme seleksi dan pemerataan manfaatnya, sehingga program tersebut dapat dipahami publik dan dinilai berdasarkan pelaksanaannya.
Dengan demikian, keberhasilan program beasiswa tidak hanya diukur dari peluncuran kebijakan, tetapi juga dari transparansi proses, keadilan akses, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
(Soegeng Poerwanto/Rudi Coy)
