JAKARTA, Wartacepat.com — Survei terbaru Adidaya Institute menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto masih berada di angka 60,3 persen. Meski demikian, kinerja Kabinet Merah Putih mendapat sorotan karena hampir separuh responden menilai para menSurveiteri belum bekerja secara profesional dan perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Direktur Eksekutif Adidaya Institute, Rahman Tcha Budiarto, mengatakan tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo masih tergolong tinggi di tengah tekanan ekonomi global dan keterbatasan sumber daya pemerintah.
Menurut Rahman, tingkat kepuasan tersebut bahkan meningkat signifikan ketika responden ditanya mengenai program unggulan Presiden Prabowo.
“Di tengah tekanan ekonomi dunia dan keterbatasan sumber daya, kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto masih terbilang tinggi,” kata Rahman dalam pemaparan hasil survei nasional Adidaya Institute di Jakarta.
Ia menjelaskan, tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo mencapai 90,7 persen di kalangan responden yang merasakan dampak 17 program unggulan pemerintah.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dinilai menjadi faktor penting yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.
Kepuasan terhadap Wapres dan Kabinet Menjadi Sorotan
Berbeda dengan penilaian terhadap Presiden Prabowo, tingkat kepuasan publik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tercatat sebesar 51,4 persen.
Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran secara keseluruhan berada di angka 55,6 persen.
Rahman menilai hasil tersebut menunjukkan adanya kesenjangan persepsi masyarakat terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden.
Menurut dia, Presiden Prabowo masih menjadi figur utama yang membentuk persepsi positif masyarakat terhadap pemerintah, sedangkan penilaian terhadap Wakil Presiden relatif lebih rendah.
Survei tersebut juga memotret penilaian masyarakat terhadap kinerja Kabinet Merah Putih.
Sebanyak 46,5 persen responden menilai kabinet belum bekerja secara profesional. Sebaliknya, hanya sekitar sepertiga responden yang menganggap kabinet telah bekerja secara profesional.
Rahman mengatakan, hasil tersebut menjadi sinyal bagi para menteri untuk meningkatkan kinerja, terutama dalam memastikan program dan pelayanan kementerian memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ini menjadi indikator bahwa kinerja para menteri memang belum memuaskan. Masyarakat bisa menilai langsung manfaat yang diperoleh dari layanan masing-masing kementerian. Mereka harus bekerja lebih keras lagi,” ujarnya.
Meski demikian, sejumlah menteri tetap mendapatkan penilaian positif dari responden. Menteri Pertanian Amran Sulaiman memperoleh angka 13,5 persen, disusul Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebesar 11,6 persen dan Menteri Agama Nasaruddin Umar sebesar 10,8 persen.
Rahman menegaskan, pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan program prioritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan kebijakan yang dijalankan semakin berpihak kepada masyarakat.
Program MBG Mendapat Respons Positif
Dalam survei yang sama, Adidaya Institute mencatat program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki tingkat pengenalan publik sebesar 93,4 persen. Sementara itu, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mencapai tingkat pengenalan 81,3 persen.
Direktur Politik dan Demokrasi Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, mengatakan kedua program tersebut menjadi wajah utama kebijakan pemerintah di mata masyarakat.
Menurut dia, tingkat pengenalan yang tinggi menunjukkan bahwa program-program tersebut telah menjangkau perhatian publik. Namun, keberhasilan pelaksanaannya tetap perlu diukur melalui manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Hasil survei menunjukkan sebanyak 69,9 persen responden setuju program MBG dilanjutkan. Selain itu, 51,2 persen responden menilai program tersebut telah memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan 86,3 persen mengakui adanya dampak positif MBG terhadap keluarga.
Sebanyak 63,4 persen responden juga meyakini program tersebut memberikan dampak bagi perbaikan gizi.
Fadhli menyebut kelompok masyarakat berpendapatan rendah, khususnya responden dengan pendapatan di bawah Rp2,4 juta per bulan, memberikan penilaian positif terhadap dampak program MBG.
Menurut dia, temuan tersebut menunjukkan program MBG berpotensi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama apabila pelaksanaannya dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.
Sebaliknya, pada program Sekolah Rakyat dan Cek Kesehatan Gratis (CKG), persepsi terhadap dampak program dinilai belum merata di seluruh kelompok masyarakat.
Tata Kelola MBG Perlu Diperkuat
Di balik penilaian positif terhadap program MBG, survei Adidaya Institute juga mengidentifikasi persoalan tata kelola sebagai salah satu tantangan utama pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Sebanyak 28,2 persen responden menilai tata kelola menjadi persoalan utama dalam pelaksanaan program-program Presiden Prabowo. Sementara itu, persoalan korupsi juga menjadi perhatian masyarakat, terutama dalam program berskala besar seperti MBG dan KDKMP.
Meski terdapat sejumlah catatan, sebanyak 52,9 persen responden menyatakan yakin Badan Gizi Nasional (BGN) mampu mengelola program MBG dengan baik.
Survei tersebut juga mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Kepala BGN Sudaryono mencapai 68,8 persen. Adapun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Sudaryono berada di angka 76,1 persen.
Fadhli mengatakan, hasil tersebut memperlihatkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan program MBG masih cukup kuat. Namun, kepercayaan tersebut perlu diimbangi dengan pengawasan dan transparansi.
Ia merekomendasikan pemeriksaan berkala terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), transparansi penggunaan anggaran, serta penyediaan saluran pengaduan khusus atau pusat krisis MBG.
Selain itu, pelibatan peternak, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dinilai penting agar program tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak, tetapi juga mendorong perekonomian masyarakat.
Fadhli juga mendorong pemerintah membuka dasbor anggaran MBG untuk setiap SPPG dan memublikasikan hasil audit secara berkala.
Menurut dia, penegakan hukum terhadap mitra SPPG yang melanggar ketentuan juga harus dilakukan secara tegas dan transparan.
Survei Libatkan 1.240 Responden
Adidaya Institute menyebut survei nasional tersebut dilaksanakan pada September 2026 di 38 provinsi dengan melibatkan 1.240 responden.
Survei menggunakan metode probability sampling, dengan margin of error sebesar 2,78 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Ahmad Fadhli mengatakan metode tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran persepsi masyarakat mengenai kinerja Presiden, Wakil Presiden, kabinet, serta pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.
Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan Presiden Prabowo masih memiliki modal kepercayaan publik yang relatif kuat. Namun, penilaian terhadap kabinet dan sejumlah aspek tata kelola program menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera ditangani.
Adidaya Institute menilai pemerintah perlu menjadikan hasil survei tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, memperkuat pengawasan anggaran, dan memastikan setiap program prioritas memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan demikian, tingginya kepuasan terhadap Presiden perlu diikuti peningkatan kinerja para menteri serta pelaksanaan program pemerintah yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
(Soegeng Poerwanto/Rudi Coy)
