JAKARTA, Wartacepat.com – Direktur Eksekutif Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Indonesia, Ali Rumauw, SH, merespons positif aksi demonstrasi sejumlah kelompok masyarakat yang menyuarakan dukungan terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Ali menilai aspirasi masyarakat dalam mendorong percepatan pembahasan hingga pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang patut dihormati.
Namun, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib, objektif, konstruktif, serta tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan persatuan.
“Kita tetap mendukung pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset. Namun, mari kita sampaikan dukungan dan masukan dengan cara-cara yang elegan, objektif, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah sesama anak bangsa,” ujar Ali Rumauw, SH.
Sebagai praktisi hukum, Ali berharap seluruh pihak dapat memberikan ruang dan kepercayaan kepada DPR RI untuk menjalankan fungsi legislasinya secara baik dan bijaksana.
Menurutnya, pembahasan sebuah undang-undang harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, hingga kepentingan nasional.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap kritis dalam memberikan masukan terhadap proses legislasi. Namun, perbedaan pandangan, kata dia, jangan sampai menjadi alasan untuk saling mempertentangkan dan memecah persatuan.
“Percayakan kepada DPR RI untuk membahas RUU Perampasan Aset secara baik dan bijaksana. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi jangan sampai perbedaan tersebut memecah persatuan dan kesatuan bangsa,” tegasnya.
Ali menambahkan, dukungan terhadap RUU Perampasan Aset pada prinsipnya harus diarahkan untuk memperkuat upaya pemberantasan kejahatan sekaligus mengoptimalkan pengembalian aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Di sisi lain, proses tersebut tetap harus menjunjung tinggi prinsip negara hukum, keadilan, transparansi, serta perlindungan hak asasi manusia.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara konstruktif dan bersama-sama mengawal proses pembahasan RUU Perampasan Aset hingga menghasilkan regulasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan negara.
“Yang terpenting adalah bagaimana RUU ini nantinya dapat menjadi instrumen hukum yang kuat dalam pemberantasan kejahatan dan pengembalian aset, tetapi tetap memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak masyarakat,” pungkas Ali.
(Siti Salamah, S.E.)
