JAKARTA, Wartacepat.com – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (UU IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut diajukan karena AMAN menilai pembangunan IKN mengabaikan hak-hak masyarakat adat serta tidak menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna dalam proses perumusannya.
Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi, mengatakan pembangunan IKN merupakan contoh megaproyek yang dinilai memiliki tata kelola yang bermasalah. Menurutnya, pembangunan ibu kota baru sejak masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak didahului dengan kajian akademik yang memadai dan minim melibatkan masyarakat adat yang terdampak secara langsung.
Rukka menjelaskan, sejak tahap awal perencanaan IKN, AMAN telah berulang kali mengingatkan pemerintah mengenai potensi pelanggaran hak-hak masyarakat adat di kawasan tersebut. Namun, berbagai masukan yang disampaikan disebut tidak mendapat respons yang serius.
Ia menyebut sedikitnya terdapat tiga komunitas masyarakat adat yang terdampak langsung akibat pembangunan IKN, yakni Suku Balik, Paser, dan Benuaq. Menurutnya, ketiga komunitas tersebut secara perlahan kehilangan ruang hidup yang selama ini menjadi bagian dari wilayah adat mereka.
“Mereka pelan-pelan tersingkir,” ujar Rukka kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Rukka juga mengungkapkan praktik tukar-menukar tanah yang terjadi pada masa lalu dan dinilai tidak berlangsung secara adil. Ia menyebut sebagian tanah masyarakat adat Balik hanya dihargai dengan barang-barang sederhana seperti senter, lampu, maupun minyak tanah.
“Dulu katanya ada tanah yang ditukar dengan senter. Ditukar dengan minyak tanah atau lampu. Nah, seperti itu situasi orang Balik,” ungkapnya.
Selain persoalan hak atas tanah, Rukka turut menyoroti proses pembentukan UU IKN yang dinilainya janggal. Menurutnya, pembangunan fisik telah berjalan sebelum undang-undang yang menjadi dasar hukumnya disahkan.
“Undang-undangnya belum ada tapi sudah mulai pembangunannya,” katanya.
Ia juga mengkritik pelaksanaan prinsip meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan kebijakan. Menurutnya, prinsip tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
“Meaningful participation di negara ini pun sudah dikebiri. Sudah dimanipulasi versi yang rusak,” tegasnya.
Atas dasar itu, AMAN bersama masyarakat adat Suku Balik mengajukan uji materi terhadap Pasal 21 UU IKN ke Mahkamah Konstitusi.
Menurut Rukka, pembangunan IKN telah menimbulkan berbagai kerugian konstitusional bagi masyarakat adat Balik, mulai dari hilangnya hak atas wilayah adat, hak menentukan nasib sendiri, hak atas penghidupan, hak mengatur dan mengurus komunitas, hingga hak mempertahankan identitas budaya mereka.
“Tidak ada tanah kosong di Borneo itu,” pungkas Rukka.
(Soegeng Poerwanto/Rudi Coy)
