JAKARTA, Wartacepat.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI) menilai kondisi negara hukum Indonesia dalam dua tahun terakhir menunjukkan kemunduran serius. Penurunan sejumlah indikator dalam *Rule of Law Index 2026* dinilai menjadi peringatan bahwa prinsip negara hukum belum dijalankan sebagaimana mestinya.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua BEM FH UI Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, yang akrab disapa Dimas, usai konferensi pers Koalisi Negara Hukum bertajuk “Negara Hukum: Fatamorgana yang Semakin Digilas Kuasa” di kantor Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2026).
Konferensi pers tersebut digelar sebagai respons kritis masyarakat sipil terhadap peluncuran “Rule of Law Index 2026” oleh World Justice Project (WJP). Forum ini sekaligus menjadi ruang untuk membedah kondisi penegakan hukum dan menerjemahkan indikator indeks agar lebih mudah dipahami masyarakat.
Dimas mengatakan, laporan yang dipaparkan dalam forum tersebut memberikan kontribusi penting karena mampu menguraikan konsep negara hukum yang selama ini kerap dianggap elitis dan akademis menjadi persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.
“Harapannya, rule of law ini bukan cuma sekadar bahasan elitis, bukan cuma bahasan akademis saja, tapi juga benar-benar menggambarkan bagaimana kehidupan kita,” kata Dimas.
Menurut dia, berbagai indikator dalam indeks, mulai dari yang mengalami penurunan hingga yang cenderung stagnan, dapat menjadi gambaran untuk melihat kondisi penyelenggaraan negara dan penegakan hukum secara lebih nyata.
Ia bahkan menilai situasi tersebut mencerminkan kegagalan negara dalam menjadikan prinsip negara hukum sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hukum Harus Dekat dengan Kehidupan Masyarakat
Dimas menekankan, tantangan utama dalam membangun kesadaran publik adalah menerjemahkan indikator-indikator hukum yang bersifat konseptual menjadi persoalan konkret yang dapat dirasakan masyarakat.
Ia mencontohkan aspek peradilan perdata. Bagi masyarakat yang belum pernah berhadapan dengan konflik hukum, isu tersebut mungkin terasa jauh dari kehidupan mereka. Namun, ketika pembahasan diarahkan pada akses terhadap peradilan yang terjangkau, kemudahan mengajukan perkara, serta kemampuan masyarakat memperoleh keadilan, persoalannya menjadi lebih relevan.
Menurut dia, akses terhadap peradilan yang murah dan mudah merupakan kebutuhan penting, bahkan sebelum seseorang menghadapi konflik keperdataan.
Karena itu, penyederhanaan pemahaman atas berbagai indikator negara hukum dinilai penting agar masyarakat menyadari bahwa kualitas penegakan hukum bukan semata persoalan institusi atau kalangan akademisi, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas.
Melalui forum tersebut, Dimas berharap kesadaran masyarakat terhadap kondisi penegakan hukum semakin tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan kolektif untuk mendorong perubahan.
Ia juga menyerukan agar masyarakat tidak hanya berhenti pada pemahaman terhadap laporan, tetapi turut membangun solidaritas untuk menyuarakan persoalan hukum yang dihadapi bangsa.
Buka Ruang Gerakan untuk Seluruh Masyarakat
Menurut dia, evaluasi terhadap aksi-aksi terdahulu akan menjadi bagian dari proses konsolidasi untuk menentukan langkah berikutnya. Ia menegaskan, belum tercapainya sejumlah tujuan dalam aksi sebelumnya tidak serta-merta menjadikan gerakan tersebut sebagai sebuah kegagalan.
Dimas menuturkan, gerakan mahasiswa ke depan diharapkan semakin inklusif dan mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas. Ia menginginkan perjuangan penegakan prinsip negara hukum tidak hanya menjadi gerakan mahasiswa, tetapi juga melibatkan kelompok pekerja, buruh pabrik, pekerja kantoran, hingga masyarakat yang beraktivitas di rumah.
Ia mengatakan, BEM FH UI masih akan mempelajari hasil evaluasi dan mengonsolidasikan gerakan sebelum menyampaikan rencana aksi berikutnya secara lebih terperinci.
Bagi Dimas, persoalan penegakan hukum saat ini bukan lagi sekadar mencerminkan kekecewaan mahasiswa, melainkan persoalan yang lebih mendasar tentang tanggung jawab negara dalam menjamin berjalannya prinsip negara hukum.
Karena itu, ia berharap gerakan masyarakat ke depan dapat semakin kuat, kolektif, dan terbuka sebagai bagian dari upaya mengawal penegakan hukum di Indonesia.
(Soegeng Poerwanto/Rudi Coy & Tim)
