JAKARTA, Wartacepat.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Garuda Nusantara secara resmi mengeluarkan maklumat perlawanan keras terhadap dugaan praktik tata kelola sepihak dan benturan kepentingan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahasiswa menyoroti adanya pemberian privilese pengelolaan operasional dapur yang mencederai keadilan ekonomi bagi masyarakat lokal.
Ketua BEM Garuda Nusantara, Nurkarisma, menyatakan bahwa Petunjuk Teknis (Juknis) [Badan Gizi Nasional (BGN) yang dirancang untuk membatasi kepemilikan swasta atau yayasan maksimal 10 dapur per provinsi telah dilanggar di lapangan. Batasan tersebut sejatinya bertujuan agar perputaran ekonomi mengalir ke bawah melalui pemberdayaan BUMDes, koperasi desa, serta petani dan peternak lokal.
“Fakta di lapangan menunjukkan anomali besar. Yayasan Kemala Bhayangkari, yang dipimpin oleh Ibu Juliati Sapta Dwi Magdalena istri dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diduga kuat menguasai hak pengelolaan atas 1.179 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia,” ujar Nurkarisma dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (9/8/2026).
Dugaan Pelanggaran Hukum dan Benturan Kepentingan
Aliansi mahasiswa hukum progresif menilai situasi ini berpotensi menabrak sejumlah regulasi krusial di Indonesia, antara lain:
* Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli.
* Pasal 5 juncto Pasal 22 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN.
* Pasal 42 UU Administrasi Pemerintahan mengenai larangan pengelolaan konflik kepentingan bagi pejabat publik beserta keluarganya.
Mahasiswa juga menyuarakan keprihatinan mendalam atas laporan dari Komisi IX DPR RI terkait indikasi intimidasi oleh oknum aparat di beberapa daerah. Isu tersebut mencakup tekanan terhadap kepala sekolah dan penyerobotan wilayah distribusi makanan yang seharusnya menjadi hak kelola UMKM sipil.
Soroti Temuan 414 Dapur Bermasalah dan Dana Rp311,2 Miliar
Tuntutan mahasiswa semakin menguat seiring langkah evaluasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) per akhir Juli 2026. Kepala BGN Sudaryono sebelumnya mengonfirmasi telah membongkar (anomali pada 414 rekening virtual account SPPG) yang terindikasi ganda atau dikirim ke dapur yang belum beroperasi. Imbas dari temuan tersebut, dana sebesar (Rp311,2 miliar terpaksa ditarik dan dikembalikan ke kas negara).
Selain itu, BEM Garuda Nusantara juga menyoroti penutupan permanen 17 dapur SPPG di Yogyakarta yang dinilai didirikan secara instan tanpa memenuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta berisiko merusak sanitasi lingkungan sekitar.
Dua Tuntutan Utama BEM Garuda Nusantara:
1. Periksa Istri Kapolri: Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung untuk segera memeriksa Ibu Juliati Sapta Dwi Magdalena atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan pengaruh jabatan (trading in influence) demi menjamin asas equality before the law.
2. Copot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo: Meminta Presiden RI untuk segera memberhentikan Kapolri dari jabatannya demi menghindari benturan kepentingan institusional. Hal ini dinilai penting agar investigasi hukum terhadap 414 rekening anomali dan dapur fiktif senilai Rp311,2 miliar dapat berjalan objektif tanpa intervensi.
BEM Garuda Nusantara memberikan tenggat waktu diplomasi selama 3×24 jam kepada pemerintah dan otoritas penegak hukum untuk merespons tuntutan ini.
Jika dalam waktu yang ditentukan tidak ada tindakan konkret, aliansi mahasiswa menegaskan akan melakukan konsolidasi massa secara masif. Mereka siap menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.
“Jika meja makan anak-anak sekolah dipenuhi kronisme, maka mahasiswa tidak punya pilihan lain selain turun ke jalan merobohkan keangkuhan ini,” pungkas nurkarisma.
(Soegeng Porwanto)
