JAKARTA, Wartacepat.com – Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyoroti urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim sebagai bagian penting dalam agenda reformasi hukum nasional.
Hal tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional bertajuk “Darurat Regulasi Jabatan Hakim: Pengesahan RUU Jabatan Hakim sebagai Agenda Strategis Reformasi Hukum Pemerintahan Presiden Prabowo” yang digelar di Kantor BRIN, Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Seminar tersebut membahas kebutuhan akan kepastian hukum yang mengatur jabatan hakim secara komprehensif, mulai dari kedudukan dan status hakim, mekanisme rekrutmen, jenjang karier, kesejahteraan, hingga perlindungan keamanan dalam menjalankan tugas peradilan.
Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Dr. Marsudin Nainggolan, mengatakan desain ideal RUU Jabatan Hakim perlu dibedah secara menyeluruh agar regulasi yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan dunia peradilan.
Menurut Marsudin, regulasi jabatan hakim diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dari hulu hingga hilir sekaligus memperkuat independensi kekuasaan kehakiman.
“Pembentukan regulasi mengenai jabatan hakim perlu didukung oleh kerangka teoritis dan praktis yang komprehensif agar dapat menjawab dinamika kebutuhan peradilan serta memperkuat independensi kekuasaan kehakiman,” ujar Marsudin.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Dr. Hinca I.P. Pandjaitan, S.H., M.H., menyoroti pentingnya komitmen politik legislasi agar RUU Jabatan Hakim tidak kembali berhenti pada pembahasan di tingkat Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Dalam pemaparannya bertajuk “Dari Prolegnas Menuju Pengesahan: Menagih Komitmen Politik Legislasi RUU Jabatan Hakim”, Hinca mendorong DPR dan pemerintah untuk memastikan rancangan regulasi tersebut dapat berlanjut hingga tahap pengesahan.
Hinca menyebut sejumlah mekanisme dapat ditempuh untuk mendorong percepatan pembentukan regulasi, termasuk melalui hak inisiatif DPR maupun usul pemerintah. Ia juga menyebut opsi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) jika kondisi dan kebutuhan legislasi memang mengharuskannya.
Menurut Hinca, keberadaan undang-undang khusus mengenai jabatan hakim menjadi penting karena hakim merupakan pejabat negara yang memiliki kewenangan strategis dalam memutus perkara dan menegakkan hukum.
“Tidak mungkin hakim sebagai pejabat negara yang memutus perkara penting tidak memiliki undang-undang khusus yang mengatur jabatannya secara eksplisit,” tegas Hinca.
Seminar nasional yang digelar BRIN tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi akademis dan masukan dari praktisi hukum maupun legislatif sebagai bahan dalam memperkuat kebijakan reformasi hukum nasional.
Pengesahan RUU Jabatan Hakim juga didorong menjadi bagian dari upaya membangun sistem peradilan yang memiliki kepastian regulasi, sekaligus menjaga independensi, profesionalitas, kesejahteraan, dan perlindungan bagi hakim dalam menjalankan tugasnya.
(Soegeng Poerwanto/Rudi Coy)
