BANDA ACEH, Wartacepat.com — Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh Brigjen Pol. Dr. Dedy Tabrani, S.I.K., M.Si. mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh memperkuat persatuan dalam menghadapi ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
Menurut Dedy, momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus menjadi pengingat bahwa perjuangan menjaga bangsa belum berakhir. Jika para pendahulu berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan pengorbanan jiwa dan raga, generasi saat ini memiliki tanggung jawab menjaga masyarakat dan generasi penerus dari berbagai ancaman, termasuk narkotika.
“Kemerdekaan bukanlah garis akhir dari sebuah perjuangan. Kemerdekaan justru menjadi awal dari tanggung jawab yang lebih besar: bagaimana kita menjaga negeri ini, melindungi rakyat, dan memastikan generasi penerus tumbuh menjadi manusia yang sehat, tangguh, produktif, serta mampu membawa Indonesia menuju cita-cita Indonesia Emas 2045,” ujar Dedy.
Aceh di Tengah Ancaman Narkotika
Dedy mengatakan, posisi geografis Aceh yang strategis menjadi peluang sekaligus tantangan. Wilayah pesisir yang luas dan kedekatan dengan jalur perdagangan serta pelayaran internasional membuat Aceh memiliki kerentanan terhadap penyelundupan narkotika.
Data BNN menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkotika sebesar 2,11 persen atau sekitar 4,15 juta penduduk Indonesia pada periode pengukuran 2023-2025. Angka tersebut, menurut Dedy, menunjukkan bahwa narkotika merupakan persoalan yang dapat menyentuh berbagai lapisan masyarakat.
Ancaman itu juga terlihat dari sejumlah pengungkapan kasus narkotika di Aceh sepanjang 2026.
Pada Januari 2026, tim gabungan BNN RI dan Bea Cukai menggagalkan penyelundupan 100 kilogram sabu di Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Dalam pengembangan kasus tersebut, kembali ditemukan 60 kilogram sabu yang masih berkaitan dengan jaringan yang sama dan diduga memiliki keterkaitan dengan sindikat internasional Golden Triangle.
Pengungkapan lainnya dilakukan di Kabupaten Bireuen, yakni peredaran 5 kilogram sabu dan kasus peredaran 3 kilogram sabu yang diungkap pada Juli 2026.
Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, BNN Aceh juga memusnahkan ladang ganja seluas 12 hektare di Blang Meurandeh, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, pada 16 Agustus 2026. Dari lokasi tersebut diperkirakan terdapat sekitar 30.000 batang tanaman ganja siap panen.
Pada bulan yang sama, BNN Aceh kembali menggagalkan peredaran 43 kilogram ganja di Kabupaten Aceh Utara.
Dedy menilai rangkaian pengungkapan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan narkotika membutuhkan kerja keras, konsistensi, dan sinergi seluruh elemen bangsa.
Ia mencontohkan, dengan asumsi satu kilogram sabu berpotensi menjangkau sekitar 5.000 orang, pengungkapan 168 kilogram sabu secara ilustratif berarti ada potensi sekitar 840.000 jiwa yang dapat terlindungi dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
“Di balik angka tersebut terdapat anak-anak yang tetap dapat mengejar cita-citanya, keluarga yang tetap utuh, serta generasi muda yang tetap memiliki kesempatan untuk menatap masa depan,” ujarnya.
Menurut Dedy, esensi dari setiap upaya pemberantasan narkotika bukan sekadar penindakan, melainkan menyelamatkan manusia.
Jangan Jadikan Warga Aceh Kurir Narkoba
Dedy juga mengingatkan masyarakat Aceh agar tidak mudah dimanfaatkan jaringan narkotika. Dalam berbagai pengungkapan kasus di Indonesia, kata dia, masih ditemukan warga Aceh yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika, baik sebagai kurir, pengedar maupun bagian dari jaringan yang lebih besar.
Ia meminta masyarakat tidak tergoda keuntungan sesaat yang ditawarkan jaringan narkotika.
“Jangan pernah biarkan diri kita menjadi bagian dari tangan-tangan yang menghancurkan bangsa sendiri,” tegas Dedy.
Ia mengingatkan bahwa narkotika yang diedarkan melalui tangan masyarakat Aceh pada akhirnya akan menimbulkan dampak bagi masyarakat Aceh sendiri.
Karena itu, Dedy meminta agar generasi muda tidak menjadi sasaran perekrutan jaringan narkotika dan masyarakat tidak memberikan ruang bagi bandar untuk memanfaatkan kerentanan sosial maupun ekonomi.
Persatuan Jadi Kekuatan
Dedy menekankan bahwa persatuan menjadi modal penting dalam menghadapi ancaman narkotika. Perbedaan pilihan politik, pandangan, profesi, maupun latar belakang, menurut dia, tidak boleh menghambat kerja bersama dalam melindungi masyarakat.
“Ketika berhadapan dengan narkotika, kita harus memiliki satu suara dan satu langkah. Musuh kita bukan sesama anak bangsa. Musuh kita adalah narkotika dan jaringan kejahatan yang ingin menghancurkan generasi kita,” imbuhnya
Ia mengajak para pimpinan daerah, ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, pemuda, dunia pendidikan, dunia usaha, media, serta seluruh lapisan masyarakat untuk menyatukan kekuatan.
“Aceh tidak boleh berjalan sendiri-sendiri dalam menghadapi narkotika. Aceh harus bergerak bersama,” tegas Dedy.
Ulama dan Tokoh Masyarakat sebagai Benteng
Menurut Dedy, perang melawan narkotika tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Upaya tersebut harus disertai penguatan ketahanan keluarga dan masyarakat, pendidikan karakter, nilai agama, serta pemberdayaan generasi muda.
Dalam konteks Aceh, ulama dan tokoh masyarakat dinilai memiliki posisi strategis sebagai kekuatan moral untuk mencegah masyarakat, khususnya generasi muda, terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.
“Narkotika bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan kemanusiaan, moral, keluarga, dan masa depan generasi,” ucapDedy.
Ia menegaskan, pemberantasan narkotika bukan hanya tugas BNN, kepolisian, pemerintah, atau aparat penegak hukum. Seluruh masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga generasi penerus.
“Mari kita jaga Aceh. Mari kita selamatkan generasi muda. Mari kita rapatkan barisan. Karena persatuan adalah kekuatan, dan Aceh harus bersatu melawan narkoba,” tutup Brigjen Pol. Dr. Dedy Tabrani, S.I.K., M.Si.
(Siti Salamah, S.E. & Tim)
