JAKARTA, Wartacepat.com – Sejumlah organisasi sipil dan pakar hukum melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden. Permohonan tersebut berkaitan dengan keabsahan persyaratan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024, khususnya terkait persyaratan pendidikan.
Dalam acara tersebut hadi beberapa organisasi seperti Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Forum Purnawirawan Prajurit TNI dan partai Ummat.
Dalam pengajuan tersebut, pihak pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dengan alasan bahwa yang bersangkutan dinilai tidak memenuhi persyaratan pencalonan sejak awal.
Pemohon Denny Indrayana, mengatakan bahwa permohonan tersebut tidak semata-mata ditujukan kepada Gibran Rakabuming Raka secara personal, tetapi berkaitan dengan persoalan pemenuhan persyaratan pencalonan dalam kontestasi Pilpres 2024.
“Kuasa hukum mengajukan permohonan diskualifikasi saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden karena dianggap tidak memenuhi syarat pencalonan sejak awal,” ujar Denny Indrayana.
Menurut Denny, pihaknya memandang persoalan tersebut sebagai bagian dari penolakan terhadap praktik yang dianggap mengabaikan kejujuran dan ketentuan persyaratan dalam proses pencalonan.
“Penolakan ini ditegaskan bukan semata-mata terhadap Gibran Rakabuming Raka saja, melainkan penolakan terhadap penipuan syarat pendidikan, hilangnya kejujuran, syarat umur yang diakali, dan syarat pendidikan yang dikadali,” kata Denny.
Sementara itu, Ust. Sambo dari Partai Ummat menyampaikan menyampaikan keprihatinan mengenai persoalan persyaratan pendidikan yang dipersoalkan dalam permohonan tersebut. Menurutnya, terdapat persoalan moral apabila seseorang yang dianggap tidak menyelesaikan pendidikan SMA dapat menduduki jabatan wakil presiden.
“Timbul keprihatinan moral mengenai seseorang yang dianggap tidak menyelesaikan pendidikan SMA bisa menduduki posisi wakil presiden, yang dinilai melukai perasaan anak bangsa yang berjuang menempuh pendidikan tinggi, mengingat untuk tingkat kerja terendah saja syarat SMA sangat ketat,” katanya.
Ust. Sambo berharap Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi dengan mengedepankan keadilan substantif dalam memeriksa perkara tersebut.
Dalam pengajuan gugatan tersebut, hadir advokat Refly Harun. Ia turut menyampaikan pandangannya mengenai jalur hukum yang dapat ditempuh terkait persoalan tersebut. Ia meminta Mahkamah Konstitusi mengedepankan keadilan substantif dalam menangani permohonan yang diajukan.
Dalam kesempatan tersebut, Refly Harun menyampaikan isi poin-poin utama tuntutan meliputi:
-Menyatakan Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat pendidikan dan mendiskualifikasinya sebagai calon Wakil Presiden.
-Membatalkan keputusan KPU terkait pencalonan dan penetapan hasil Pilpres 2024 sepanjang menyangkut Gibran.
-Membatalkan pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden.
-Memerintahkan MPR untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden baru dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat 60 hari sejak putusan MK.
Refly Harun menilai bahwa persoalan yang diajukan bukan sekadar mengenai fisik ijazah, melainkan bagian dari upaya mempertahankan kehormatan dan prinsip negara hukum. “Ini adalah kesempatan kita sebagai bangsa untuk menyelamatkan dan mengembalikan kehormatan, marwah, dan kewibawaan negara hukum, konstitusi, dan demokrasi di Republik Indonesia,” tegasnya.
(Soegeng Poerwanto/Rudi Coy)
