PURWAKARTA, Wartacepat.com – Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Purwakarta menjadi sorotan setelah LSM K-PK menemukan adanya perbedaan nilai anggaran yang cukup signifikan antara data yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP dengan realisasi anggaran.
Berdasarkan data yang dihimpun LSM K-PK, nilai anggaran yang diumumkan melalui SIRUP LKPP tercatat sebesar Rp253.287.000.000, sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp716.315.812.439. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp462.809.535.424 yang menurut LSM perlu mendapat penjelasan secara terbuka kepada publik.
Ketua Umum LSM K-PK, Ilham Rokan, mengatakan pihaknya telah melayangkan surat konfirmasi kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta untuk meminta klarifikasi atas perbedaan tersebut. Namun, hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan resmi dari pihak dinas.
“Kami berharap Dinas Pendidikan memberikan penjelasan secara transparan agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat,” ujar Ilham.
Selain persoalan anggaran, LSM K-PK juga menyoroti data Guru Non-ASN. Berdasarkan data Disdik, jumlah Guru Non-ASN tercatat sebanyak 7.642 orang, sedangkan data Dapodik mencatat 7.362 orang, sehingga terdapat selisih sebanyak 280 orang.
Ilham juga mempertanyakan data pembinaan Guru Non-ASN yang pada Mei 2024 disebut hanya mencakup 640 orang. Menurutnya, belum ada penjelasan mengenai status maupun penempatan ribuan guru lainnya.
Dalam dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2024, anggaran honorarium Guru Non-ASN tercatat mencapai sekitar Rp18,2 miliar untuk 1.651 orang yang tersebar pada bidang Penunjang, SMP, dan PAUD.
LSM K-PK turut menyoroti alokasi belanja hibah Dana BOSP/BOS sebesar Rp46,2 miliar serta Hibah BOSP PAUD dan Kesetaraan sebesar Rp13,3 miliar. Organisasi tersebut menilai rincian penggunaan anggaran tersebut perlu dipublikasikan secara lebih rinci sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Di sisi lain, seorang staf internal Dinas Pendidikan yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku bahwa sejumlah pejabat saat ini merupakan bagian dari tim pemenangan kepala daerah. Menurutnya, kondisi tersebut disebut memengaruhi sikap sebagian pejabat terhadap persoalan yang berkaitan dengan kebijakan sebelumnya. Pernyataan tersebut merupakan pengakuan narasumber dan belum dapat diverifikasi secara independen.
Atas berbagai temuan tersebut, LSM K-PK mendesak Inspektorat Kabupaten Purwakarta dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2024.
“Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan harus dijaga karena menyangkut kepentingan publik,” kata Ilham.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta belum memberikan keterangan resmi maupun hak jawab atas berbagai pertanyaan yang disampaikan. Redaksi tetap membuka ruang bagi pihak Dinas Pendidikan untuk memberikan klarifikasi sesuai dengan prinsip keberimbangan pemberitaan.
(*Red)
