JAKARTA, Wartacepat.com – Pembangunan sebuah bangunan di Jalan Papanggo RT 05/RW 05 Nomor 52, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, menjadi perhatian warga. Meski Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang terpasang di lokasi menyebutkan peruntukan bangunan sebagai rumah tinggal, warga menduga konstruksi yang sedang dikerjakan mengarah pada fungsi rumah kos atau kontrakan.
Dugaan tersebut muncul setelah warga mengamati bentuk fisik dan tata ruang bangunan yang dinilai berbeda dengan fungsi rumah tinggal sebagaimana tercantum dalam dokumen perizinan.
Salah seorang warga berinisial JG berharap pemerintah segera melakukan pemeriksaan lapangan guna memastikan kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan dengan dokumen PBG yang telah diterbitkan.
“Kami berharap Ketua RT, RW, Lurah Papanggo, Camat Tanjung Priok hingga Sudin Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Utara segera turun ke lokasi. Pengawasan seharusnya dilakukan sejak awal pembangunan agar tidak menimbulkan dugaan pelanggaran,” ujar JG.
Berdasarkan pantauan di lapangan, papan informasi PBG mencantumkan fungsi bangunan sebagai rumah tinggal. Namun, bentuk konstruksi dan pembagian ruang yang terlihat memunculkan dugaan bahwa bangunan tersebut dipersiapkan sebagai hunian komersial berupa rumah kos. Dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi teknis oleh instansi yang berwenang.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, setiap perubahan fungsi bangunan yang berdampak pada persyaratan teknis maupun administratif wajib disesuaikan dengan perizinan yang berlaku.
Apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya ketidaksesuaian antara izin dan pelaksanaan pembangunan, pemerintah memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan PBG, hingga perintah pembongkaran sesuai tingkat pelanggaran.
Sementara itu, apabila terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan atau pembiaran oleh oknum penyelenggara negara, penanganannya dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum berdasarkan alat bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pemilik bangunan, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, maupun Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Jakarta Utara belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.
Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Apabila terdapat klarifikasi atau penjelasan resmi, media akan memuatnya secara proporsional sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang.
(*Red)
