JAKARTA, Wartacepat.com — Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kembali memulai pembahasan terkait revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Pembahasan ini sempat tertunda pada periode sebelumnya dan kini diprioritaskan untuk masuk dalam program legislasi nasional pada 2027.
Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, menjelaskan bahwa urgensi revisi ini salah satunya adalah untuk mendukung implementasi rencana aksi “Lansia Sehat” yang mengadopsi standar internasional.
Fokusnya adalah memastikan persiapan bagi lansia agar tetap sehat, yang melibatkan intervensi tidak hanya saat memasuki masa lansia, tetapi dimulai sejak 1.000 hari pertama kehidupan.
”Ini saling memperkuat. Kita juga sering memberikan kontribusi terkait bagaimana mempersiapkan fasilitas kesehatan yang seharusnya bisa lebih ramah lansia,” ujar Rahmad.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menegaskan bahwa perubahan mendasar dalam revisi UU ini adalah pergeseran paradigma terhadap lansia.
”Bahwa lansia atau lanjut usia bukan lagi menjadi objek, tetapi menjadi subjek pembangunan,” ungkap Putih Sari.
Menurutnya, paradigma lama yang berbasis charity (pemberian bantuan) perlu diubah menjadi upaya pemberdayaan agar lansia menjadi produktif. Konsep ini akan menekankan pada transformasi dari healthy aging (penuaan sehat) dan active aging (penuaan aktif) menjadi productive aging (penuaan produktif).
Selain itu, Putih Sari mengungkapkan bahwa revisi ini juga akan membahas batasan usia produktif lansia yang sebelumnya dibatasi 60 tahun. Mengingat rata-rata usia lanjut di Indonesia kini di atas 72 tahun, DPR akan mengkaji kemungkinan penyesuaian usia produktif lansia dalam undang-undang, yang kemungkinan akan berkisar antara 65 hingga 70 tahun.
”Ini akan menjadi pembahasan yang sangat menarik di DPR nanti, karena menyangkut lama pensiun PNS dan sistem penggajian di negara kita, karena produktivitas ASN kita juga akan ditentukan di situ,” pungkasnya.
(Soegeng Poerwanto / Rudy Coy)
