JAKARTA, Wartacepat.com — Aliansi Masyarakat Anti Kekerasan dan Premanisme mendesak Kementerian Hukum melakukan pemeriksaan terhadap organisasi kemasyarakatan GRIB Jaya terkait dugaan keterlibatan sejumlah anggotanya dalam pengamanan aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026.
Desakan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Minggu (6/9/2026). Dalam kesempatan itu, advokat Ahmad Khozinuddin menyoroti dugaan keterlibatan anggota GRIB Jaya dalam rangkaian kericuhan setelah aksi demonstrasi yang disebut mengakibatkan seorang warga sipil, Bambang Setiawan, meninggal dunia.
Khozinuddin menilai, apabila terdapat anggota organisasi yang terbukti melakukan kekerasan hingga menyebabkan korban meninggal dunia, tindakan tersebut merupakan persoalan pidana dan harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain dugaan kekerasan, Khozinuddin juga mempertanyakan keberadaan anggota GRIB Jaya di lokasi demonstrasi. Ia menyebut adanya tindakan berupa menghalau massa, menyuruh warga pulang, mengejar, hingga melakukan penertiban.
Menurut dia, tindakan tersebut berpotensi melampaui kewenangan organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan kegiatannya.
“Keterlibatan GRIB Jaya dalam melakukan ‘pengamanan’ demo 27 Agustus 2026 telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (3) huruf d UU Ormas,” ujar Khozinuddin.
Ia juga menyoroti status badan hukum GRIB Jaya yang saat ini telah terdaftar di Kementerian Hukum. Karena itu, menurut Khozinuddin, Kementerian Hukum memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap organisasi tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Khozinuddin meminta Kementerian Hukum memanggil pengurus GRIB Jaya untuk memberikan klarifikasi mengenai dugaan keterlibatan organisasi tersebut dalam aksi 27 Agustus.
“Negara didorong untuk menyelesaikan penertiban melalui aparat penegak hukum agar ormas tidak mengambil tindakan sendiri yang berpotensi memicu konflik antar-ormas atau jatuhnya korban jiwa,” ucapnya
Selain itu, ia meminta GRIB Jaya memberikan penjelasan mengenai keberadaan ratusan anggotanya di lokasi demonstrasi, penggunaan armada truk dan kendaraan pribadi, serta dugaan adanya anggota yang membawa bambu.
Menurut Khozinuddin, sejumlah hal tersebut perlu diklarifikasi untuk memastikan apakah keberadaan anggota GRIB Jaya dalam aksi tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kementerian Hukum Bentuk Pengawasan Terpadu
Dalam konferensi pers tersebut, turut hadir Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Saud Parulian Nababan.
Saud mengatakan Kementerian Hukum akan melakukan pengawasan terhadap persoalan tersebut dengan melibatkan tim terpadu yang terdiri atas sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Tim tersebut, kata dia, akan melakukan investigasi untuk memperoleh gambaran mengenai persoalan yang terjadi dan memastikan langkah penanganannya sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.
Saud juga mengingatkan bahwa apabila ditemukan unsur tindak pidana atau terdapat korban dalam suatu peristiwa, masyarakat dapat menempuh jalur hukum melalui kepolisian.
Ia menegaskan, penanganan dugaan tindak pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum.
Dengan demikian, dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota organisasi kemasyarakatan akan diproses berdasarkan kewenangan masing-masing institusi, sementara Kementerian Hukum menjalankan fungsi pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
(Soegeng Poerwanto/Rudi Coy)
