JAKARTA, Wartacepat.com – Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mengajak seluruh elemen bangsa kembali menegaskan makna kemerdekaan yang sesungguhnya.
Pesan tersebut disampaikan dalam Sarasehan Kemerdekaan bertajuk “Demokrasi dan Amanat Kemerdekaan Menuju Indonesia Adil dan Makmur” yang digelar di Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Dalam sarasehan tersebut, GNB menegaskan bahwa kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan asing, tetapi juga sebagai kebebasan setiap warga negara untuk berpendapat, berserikat, berkumpul, terbebas dari kebodohan dan kemiskinan, serta bebas dari intimidasi dan persekusi.
Kemerdekaan juga harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kemerdekaan sejati diukur dari terwujudnya keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi,” demikian pesan Gerakan Nurani Bangsa dalam pernyataannya.
Berdasarkan pandangan para tokoh bangsa yang dihimpun dalam Sarasehan Kemerdekaan, GNB kemudian menyampaikan Delapan Pesan Kemerdekaan.
Pertama, GNB menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara, dengan prasyarat kemerdekaan, persatuan dan kedaulatan.
Menurut GNB, ukuran kemerdekaan tidak cukup hanya dilihat dari berkurangnya angka kemiskinan. Lebih jauh, kemerdekaan harus diukur dari sejauh mana keadilan terwujud dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat.
Keadilan dan kemakmuran, kata GNB, harus dirasakan seluruh rakyat dan bukan hanya dinikmati oleh segelintir kelompok sehingga menimbulkan ketimpangan sosial.
Kedua, rasa aman warga menjadi ukuran nyata kemerdekaan. GNB menilai kemerdekaan belum sepenuhnya terwujud selama masyarakat masih dibayangi ketakutan terhadap ancaman keamanan fisik, penghidupan, martabat, maupun kerusakan sumber daya alam dan lingkungan.
GNB juga menyoroti kriminalisasi dan kekerasan terhadap aktivis serta jurnalis di sejumlah daerah, termasuk Papua. Negara dinilai harus hadir sebagai pelindung masyarakat dan memastikan penegakan hukum berjalan tanpa terhambat oleh kekebalan hukum.
Ketiga, demokrasi dan hukum harus kembali berpijak pada kedaulatan rakyat. GNB mengingatkan agar pembuatan kebijakan maupun perubahan undang-undang, termasuk yang berkaitan dengan pemilu, tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan tertutup.
Penegakan hukum juga harus konsisten dan tidak boleh dijadikan alat tukar kepentingan antarpihak. Prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif harus tetap dijaga agar demokrasi tidak dikuasai oleh kepentingan segelintir pihak.
Keempat, GNB menekankan pentingnya menjaga profesionalitas TNI dan Polri sebagai fondasi demokrasi.
Menurut GNB, supremasi sipil merupakan prasyarat konstitusional bagi pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif. Karena itu, pelibatan aparat pertahanan dan keamanan di luar tugas serta fungsi utamanya perlu dihindari.
Aparat pertahanan dan keamanan juga ditegaskan tidak boleh menjadi alat politik praktis.
Kelima, sumber daya alam dan anggaran publik harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
GNB mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat adat. Eksploitasi sumber daya alam yang merusak kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat harus dihentikan.
Prioritas belanja publik, termasuk Transfer ke Daerah, juga dinilai tidak boleh dikalahkan oleh program tertentu tanpa melalui pertimbangan yang matang.
Penguatan produk domestik serta pengurangan ketergantungan terhadap impor juga disebut menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi rakyat.
Keenam, etika dan keteladanan pemimpin merupakan fondasi yang tidak dapat ditawar.
GNB menilai menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak terlepas dari melemahnya keadaban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk munculnya krisis kepatutan dan hilangnya keteladanan di kalangan penyelenggara negara.
Kondisi tersebut dinilai turut menjadi akar dari berbagai persoalan, mulai dari lemahnya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) hingga persoalan rangkap kepentingan pejabat publik.
GNB menegaskan pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada retorika. Penindakan tegas yang disertai pengembalian aset kepada negara harus diwujudkan sebagai praktik nyata.
Selain itu, jabatan penyelenggara negara harus diisi oleh orang-orang yang kompeten sekaligus memiliki integritas.
Ketujuh, pendidikan, kesehatan dan kualitas sumber daya manusia merupakan investasi masa depan bangsa.
GNB menilai ketertinggalan Indonesia dibandingkan sejumlah negara tetangga salah satunya berkaitan dengan kualitas pendidikan, kesehatan dan sumber daya manusia yang belum merata.
Pendidikan tidak hanya perlu diperkuat dari sisi akademik, tetapi juga budi pekerti dan karakter. Sementara sektor kesehatan perlu diperkuat melalui peningkatan layanan, fasilitas serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
GNB juga menilai kebutuhan layanan kesehatan dan kesejahteraan bagi kelompok lanjut usia perlu dipersiapkan secara lebih baik.
Kedelapan, masyarakat sipil harus menjadi pelaku dalam menciptakan demokrasi, bukan sekadar penonton.
Di tengah menyempitnya ruang sipil, GNB melihat berbagai inisiatif masyarakat di tingkat akar rumput tetap menjadi sumber harapan bagi kehidupan demokrasi.
Organisasi masyarakat sipil, komunitas agama, perguruan tinggi, media dan warga didorong untuk terus memperkuat kesadaran publik sekaligus menjembatani suara masyarakat dengan para pengambil kebijakan.
“Delapan pesan ini bukan penutup, melainkan ajakan untuk memulai,” tegas Gerakan Nurani Bangsa.
GNB mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari penyelenggara negara, dunia usaha, tokoh agama, kalangan kampus, media hingga masyarakat luas, untuk bersama-sama merawat cita-cita kemerdekaan.
Semangat tersebut diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang tidak hanya merdeka secara politik, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan, keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia
(Soegeng Porwanto/Rudi Coy)
