JAKARTA, Wartacepat .com – Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) menggelar Pernyataan Sikap Nasional di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/7/2026). Kegiatan yang dihadiri ratusan aktivis masyarakat sipil dari berbagai daerah tersebut menjadi ajang konsolidasi untuk menyampaikan pandangan dan tuntutan terkait kondisi demokrasi, penegakan konstitusi, serta kedaulatan rakyat di Indonesia.
Mengusung tema “Jangan Biarkan Jokowi & Oligarki Merampok Kedaulatan Rakyat”, GMKR menyatakan keprihatinan atas arah demokrasi yang dinilai semakin dipengaruhi kepentingan elite dan oligarki. Organisasi tersebut menilai kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi perlu diperkuat melalui mekanisme yang konstitusional.
Rangkaian kegiatan diisi dengan orasi kebangsaan dari sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi, di antaranya Mayjen (Purn) Soenarko, Marwan Batubara, dan Said Didu. Acara juga mencakup pembacaan Pernyataan Sikap Nasional GMKR, diskusi terbuka mengenai strategi penguatan gerakan masyarakat sipil, serta deklarasi komitmen bersama peserta.
Dalam pernyataan sikapnya, GMKR menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, meminta adanya proses hukum terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan kebijakan yang dinilai menguntungkan kelompok tertentu. Kedua, mendesak DPR RI memproses usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui mekanisme yang diatur dalam konstitusi. Ketiga, menyerukan penghentian praktik politik dinasti, intervensi terhadap lembaga negara, serta dominasi oligarki dalam pengelolaan sumber daya nasional.
Koordinator GMKR dalam orasinya menyatakan bahwa gerakan tersebut bertujuan mendorong penguatan demokrasi dan penegakan konstitusi. Menurutnya, seluruh tuntutan yang disampaikan merupakan bagian dari aspirasi masyarakat sipil yang diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan ketatanegaraan yang berlaku.
Usai kegiatan, GMKR menyatakan akan mengirimkan dokumen tuntutan kepada DPR RI, MPR RI, dan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, organisasi tersebut berencana menggelar konsolidasi di sejumlah provinsi serta melaksanakan aksi damai sebagai bagian dari agenda perjuangan yang diklaim tetap berada dalam koridor konstitusional.
GMKR menegaskan gerakannya berfokus pada empat agenda utama, yakni penguatan demokrasi, keadilan sosial, kedaulatan ekonomi, dan penegakan konstitusi. Organisasi itu juga mengajak berbagai elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawal proses demokrasi melalui cara-cara damai dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak Presiden Joko Widodo maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait tuntutan yang disampaikan GMKR dalam pernyataan sikap tersebut.
(Soegeng Poerwanto/Rudi Coy)
