Sorong Papua Barat Daya, warta cepat.com –
Persidangan sengketa pemecatan siswa SD Kristen Kalam Kudus Sorong (SKKKS), MKA (9), kembali digelar di Pengadilan Negeri Sorong, Rabu (7/12/2026). Sidang ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan pencabutan hak pendidikan seorang anak secara sepihak oleh pihak sekolah.
Dalam persidangan tersebut, Ketua Majelis Hakim PN Sorong, Wara Laso, menegur keras pihak tergugat karena dinilai tidak siap menghadirkan alat bukti yang sahih.
Pihak tergugat melalui kuasa hukumnya hanya menyertakan potongan pesan WhatsApp keluarga yang telah dicrop, sehingga tidak utuh, tidak memiliki konteks jelas, dan tidak dapat diverifikasi keabsahannya.
Direktur PASTI Indonesia, Lex Wu, mengapresiasi sikap Majelis Hakim yang dinilainya profesional, tegas, dan empatik dalam menangani perkara yang menyangkut hak anak.
“Majelis Hakim telah menunjukkan integritas luar biasa. Mereka tidak hanya menegakkan hukum secara prosedural, tetapi juga memperlihatkan kepedulian terhadap nasib seorang anak yang menjadi korban diskriminasi. Ini menjadi teladan bahwa pengadilan dapat menjadi benteng terakhir keadilan bagi rakyat kecil,” ujar Lex dalam rilis resminya.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan, PASTI Indonesia juga menduga adanya indikasi mobilisasi guru-guru sekolah untuk menghadiri persidangan. Akibatnya, proses belajar-mengajar diduga terganggu karena sejumlah siswa dipulangkan lebih awal.
“Guru seharusnya berada di kelas untuk mendidik anak-anak, bukan dimobilisasi ke pengadilan. Yang dikorbankan adalah hak belajar siswa. Ini menunjukkan bahwa Yayasan lebih mengutamakan citra dan pembelaan hukum daripada amanat pendidikan,” tegas Lex.
Menurutnya, kondisi tersebut bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan bentuk arogansi kelembagaan yang berpotensi melanggar hak dasar anak.
Lebih lanjut, Lex menilai sidang hari ini menegaskan bahwa dugaan diskriminasi terhadap MKA bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Ia menduga adanya pola sistematis yang melibatkan Yayasan, Majelis Gereja, dan pihak sekolah.
“Mobilisasi guru untuk kepentingan persidangan semakin memperlihatkan pola pengabaian terhadap hak anak dan tanggung jawab pendidikan. Ini memperkuat dugaan adanya diskriminasi yang terstruktur,” imbuhnya.
Ia menambahkan, agenda sidang lanjutan yang dijadwalkan pada 14 Januari 2026 mendatang akan menjadi ujian penting bagi pihak tergugat.
“Apakah mereka mampu menghadirkan bukti yang sahih, atau justru semakin memperkuat dugaan diskriminasi sistematis yang mencederai amanat konstitusi,” katanya.
PASTI Indonesia menilai perkara ini telah menjadi simbol perjuangan melawan diskriminasi terhadap anak di lingkungan pendidikan.
“Jika kasus ini dibuka secara terang benderang, ia bisa menjadi pintu masuk reformasi besar dalam tata kelola sekolah di Indonesia,” tegas Lex.
Sementara itu, ayahnya korban, Johannes Anggawan, turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan mobilisasi guru yang berdampak pada seluruh siswa.
“Hari ini bukan hanya anak kami yang kehilangan hak pendidikan, tetapi seluruh siswa SD Kristen Kalam Kudus. Ini sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Johannes berharap kasus ini dapat diungkap secara menyeluruh dan tuntas demi keadilan serta perbaikan sistem pendidikan ke depan.
“Kami ingin kebenaran terungkap sepenuhnya. Ini bukan hanya tentang anak kami, tetapi tentang masa depan anak-anak Indonesia. Jangan sampai ada lagi sekolah yang merasa berhak mencabut hak pendidikan anak secara sewenang-wenang,” pungkasnya.
(Rahmat Hidayat/Team)
