JAKARTA, Wartacepat.com – Institut Marhaenisme 27 merilis policy brief yang berisi kajian mengenai aspek hukum administrasi negara, tata kelola fiskal, dan pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Dalam kajian tersebut, lembaga itu menilai program dengan nilai anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp212 triliun memiliki sejumlah persoalan mendasar dari sisi kewenangan, tata kelola, serta pengelolaan keuangan negara.
Direktur Eksekutif Institut Marhaenisme 27, Deodatus Sunda SE atau Bung Dendy, mengatakan kajian tersebut menyoroti landasan hukum pelaksanaan KDMP yang mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 dan Inpres Nomor 17 Tahun 2025.
Menurut Institut Marhaenisme 27, penggunaan instruksi presiden sebagai dasar pelaksanaan program berskala nasional yang melibatkan kementerian, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif hukum administrasi negara. Dalam policy brief itu disebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan kewenangan serta penggunaan diskresi pemerintahan.
Selain itu, lembaga tersebut juga menyoroti keterlibatan Kementerian Pertahanan dalam pelaksanaan pelatihan calon manajer koperasi desa. Institut Marhaenisme 27 berpendapat bahwa pengelolaan program ekonomi sipil semestinya dilaksanakan oleh institusi yang memiliki kompetensi di bidang koperasi, kewirausahaan, dan tata kelola bisnis.
Dalam kajiannya, Institut Marhaenisme 27 turut menyoroti kebijakan pengalokasian anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp212,84 triliun. Angka tersebut, menurut policy brief, mencakup pembangunan fisik koperasi, pengadaan kendaraan operasional, peralatan pendukung, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya.
Lembaga itu juga menilai kebijakan pengurangan Dana Desa sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 7 Tahun 2026 perlu dievaluasi karena dinilai dapat memengaruhi pelaksanaan pembangunan desa dan prinsip otonomi desa.
Berdasarkan hasil kajian tersebut, Institut Marhaenisme 27 meminta aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung, melakukan penelaahan serta penyelidikan apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum dalam proses perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan Program KDMP.
Selain itu, Institut Marhaenisme 27 juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit investigatif terhadap penggunaan anggaran, termasuk alokasi dana pelatihan serta skema pengadaan yang berkaitan dengan program tersebut.
Sebagai rekomendasi, Institut Marhaenisme 27 mengusulkan agar pelaksanaan KDMP ditinjau kembali hingga memiliki landasan hukum yang dinilai lebih kuat, mengembalikan alokasi Dana Desa sebagaimana sebelumnya, melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran, serta mengevaluasi kebijakan yang dinilai berpotensi menghambat pelaku usaha kecil di tingkat desa.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari pemerintah maupun kementerian/lembaga yang disebutkan dalam policy brief Institut Marhaenisme 27 terkait berbagai pandangan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan dalam dokumen tersebut.
(Soegeng Poerwanto & Tim)
