Kabanjahe, wartacepat.com –
Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, membantah keras isu dugaan praktik bisnis gelap yang disebut-sebut berlangsung dari balik jeruji besi. Isu tersebut mencakup dugaan peredaran narkoba, perjudian, hingga penipuan daring (lodes) dengan nilai fantastis.
Dalam informasi yang beredar, disebutkan adanya keterlibatan seorang warga binaan berinisial S yang diklaim berperan sebagai aktor sentral dalam pengendalian jaringan narkoba dan perjudian di dalam rutan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Rutan Kabanjahe, Bahtiar Sembiring, SH, menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak benar. Ia menyampaikan bahwa tim Satopsnal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kantor Wilayah Sumatera Utara telah melakukan razia mendadak pada 28 Desember 2025 sekitar pukul 01.00 WIB.
“Kami sampaikan bahwa razia mendadak oleh tim Satopsnal Ditjenpas Kanwil Sumut telah dilaksanakan. Hasilnya, tidak ditemukan narkoba maupun barang terlarang lainnya,” tegas Bahtiar,
Kamis (1/1/2026) sekitar pukul 11.33 WIB.
Menurut Bahtiar, razia tersebut merupakan bentuk komitmen jajaran pemasyarakatan dalam menjaga integritas serta menindaklanjuti setiap informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Meskipun hasil razia tidak menemukan narkoba maupun indikasi praktik penipuan daring, pihak Rutan Kabanjahe memastikan pengawasan internal tetap diperketat.
Upaya tersebut meliputi pemeriksaan rutin kamar hunian, penertiban barang terlarang seperti telepon genggam ilegal, serta evaluasi terhadap petugas jaga dan sistem pengamanan.
Pihak rutan juga menegaskan keterbukaannya terhadap pengawasan eksternal dan laporan masyarakat. Setiap indikasi pelanggaran, kata Bahtiar, akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami tidak menutup mata terhadap informasi yang berkembang. Justru hal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pengawasan dan pembenahan,” ujarnya.
Hingga saat ini, informasi terkait dugaan peredaran narkoba, perjudian, dan penipuan daring di Rutan Kabanjahe masih sebatas isu dan belum didukung bukti hukum yang sah. Oleh karena itu, semua pihak diimbau untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah
(Rahmat Hidayat / Team)
