JAKARTA, Wartacepat.com – Direktur Eksekutif Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Indonesia (KHKPI), Ali Rumauw, SH., merespons positif sikap dan komitmen Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam mendorong proses pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Ali menilai, pengesahan RUU Perampasan Aset nantinya akan menjadi salah satu capaian penting dalam perjalanan panjang pemberantasan korupsi di Indonesia.
Menurutnya, pembahasan regulasi tersebut telah berlangsung cukup panjang dan melewati beberapa periode pemerintahan. Dinamikanya telah bergulir sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berlanjut pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, hingga akhirnya menemukan titik terang pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini merupakan sebuah kemajuan dalam pembangunan hukum di Indonesia. Kehadiran UU Perampasan Aset diharapkan dapat memperkuat instrumen negara dalam memberantas korupsi serta memulihkan aset-aset negara yang berasal dari tindak pidana korupsi,” ujar Ali Rumauw, SH.
Ali menilai, keberadaan aturan khusus mengenai perampasan aset dapat menjadi instrumen penting bagi negara dalam memperkuat upaya penegakan hukum, khususnya dalam memastikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dapat dipulihkan.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan DPR RI, khususnya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta pemerintah yang dinilai telah mengambil bagian dalam mendorong terwujudnya regulasi tersebut.
“Kita patut memberikan apresiasi kepada Pimpinan DPR RI terutama Sufmi Dasco Ahmad dan Pemerintah. Ini adalah langkah penting untuk memperkuat penegakan hukum dan menunjukkan komitmen negara dalam memberantas korupsi secara serius, profesional, transparan, dan berkeadilan,” tegasnya.
Ali berharap proses pembahasan hingga pengesahan RUU Perampasan Aset dapat terus berjalan dengan mengedepankan kepentingan pemberantasan korupsi dan penguatan sistem hukum nasional.
Menurutnya, kehadiran regulasi tersebut bukan hanya berkaitan dengan aspek penindakan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya negara memastikan hasil tindak pidana dapat dikembalikan untuk kepentingan masyarakat dan negara.
Ali Rumauw, SH.
Direktur Eksekutif
Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Indonesia (KHKPI)
(Siti Salamah, SE)
