JAKARTA, Wartacepat.com — Puluhan ribu mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai daerah berencana menggelar aksi di Gedung DPR RI, Jakarta, pada 1 Oktober 2026.
Aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan, mulai dari kepastian investasi, pembayaran biaya operasional, perlindungan hukum, hingga kesetaraan posisi mitra dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rencana aksi itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Indonesia (ASAM BGN) Syawaluddin Aweng bersama Ketua Umum Asosiasi Pangan Gizi Indonesia (APGI) 3T Herwil Junaidi Harefa.
Syawaluddin mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi para mitra yang merasa telah mengeluarkan modal besar untuk mendukung pelaksanaan program MBG.
“Kami hadir di pusat ibu kota ini jangan dianggap sebagai musuh. Ini cara kami mengingatkan kepada negara bahwa kami ada, kami besar, dan kami siap menyampaikan aspirasi,” ujar Syawaluddin.
Menurut dia, sejumlah mitra membangun fasilitas dapur SPPG menggunakan dana pribadi maupun pembiayaan dari pihak lain. Kondisi tersebut, kata Syawaluddin, membuat sebagian mitra kini memiliki kewajiban utang karena investasi yang dikeluarkan belum memberikan kepastian pengembalian sebagaimana yang mereka harapkan.
Adapun tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut antara lain pengembalian dana investasi, penyelesaian dana operasional SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah terpencil, pelaksanaan kewajiban sesuai petunjuk teknis (juknis), dan kepastian pengelolaan program MBG di wilayah 3T.
Mitra juga meminta adanya perlindungan hukum serta kesetaraan dalam hubungan kemitraan dengan BGN.
Mereka menilai setiap perubahan kebijakan yang berdampak terhadap pelaksanaan program MBG seharusnya turut melibatkan mitra, mengingat mereka telah menyediakan fasilitas dan mengeluarkan investasi untuk mendukung program tersebut.
Persoalan Disebut Berlangsung Sejak 2025
Herwil Junaidi Harefa mengatakan persoalan yang dipersoalkan para mitra telah berlangsung sejak dimulainya program MBG 3T pada Oktober 2025.
Ia menyebut para mitra saat itu diberikan waktu yang terbatas untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas SPPG. Karena itu, menurut Herwil, sejumlah mitra harus mencari sumber pembiayaan agar pembangunan dapat diselesaikan sesuai kebutuhan program.
“Sudah hampir satu tahun kami menyelesaikan pekerjaan hingga detik ini. Berdasarkan juknis pertama, kami mengklaim belum mendapatkan pembayaran sebagaimana yang menjadi kewajiban,” kata Herwil.
Herwil berharap persoalan tersebut dapat segera memperoleh kejelasan sehingga para mitra tidak terus menanggung beban pembiayaan atas fasilitas yang telah dibangun.
Klaim Investasi Capai Rp26 Triliun
Dalam konferensi pers, Syawaluddin juga menyampaikan klaim mengenai sekitar 13.000 dapur SPPG yang disebut belum diaktivasi.
Menurut dia, angka tersebut merujuk pada data yang diklaim berasal dari BGN. Dengan asumsi investasi sekitar Rp2 miliar untuk setiap dapur, pihak asosiasi memperkirakan nilai investasi yang dipersoalkan mencapai sekitar Rp26 triliun.
Namun, angka Rp26 triliun tersebut merupakan perhitungan berdasarkan asumsi dan klaim pihak asosiasi serta belum merupakan angka kerugian yang diverifikasi secara independen.
“Kami tidak berpikir tentang bunga. Kami hanya butuh kepastian dan program ini bisa berjalan,” ujar Syawaluddin.
Para mitra juga menyampaikan keberatan terhadap berbagai tudingan negatif yang muncul di tengah persoalan pelaksanaan program MBG.
Mereka menegaskan bahwa posisi mitra, menurut mereka, berbeda dengan pihak yang menjalankan pengelolaan operasional dapur sehingga persoalan yang muncul perlu dilihat berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Klaim Lebih dari 20.000 Orang Hadir
Syawaluddin mengklaim komunikasi dengan jaringan asosiasi di sejumlah daerah menunjukkan lebih dari 20.000 orang telah dikonfirmasi untuk mengikuti aksi pada 1 Oktober.
Meski demikian, jumlah massa yang hadir nantinya masih dapat berubah dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan dan situasi Jakarta.
(Siti Salamah)
