JAKARTA, Wartacepat .com — Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad), Susi Dwi Harijanti, menilai kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih layak mendapat rapor merah. Penilaian itu terutama berkaitan dengan penegakan prinsip negara hukum, respons pemerintah terhadap persoalan masyarakat, serta penyelesaian berbagai masalah mendasar yang dihadapi rakyat.
Penilaian tersebut disampaikan Susi seusai konferensi pers Koalisi Negara Hukum bertajuk “Negara Hukum: Fatamorgana yang Semakin Digilas Kuasa” di kantor Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2026).
Konferensi pers itu digelar sebagai respons masyarakat sipil terhadap peluncuran Rule of Law Index 2026 oleh World Justice Project (WJP), yang menunjukkan penurunan skor dan peringkat Indonesia dalam penilaian negara hukum.
Menurut Susi, kemerosotan indeks tersebut menjadi salah satu indikator bahwa prinsip negara hukum di Indonesia masih menghadapi persoalan serius. Selain itu, pemerintah dinilai belum menunjukkan respons yang optimal terhadap berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, termasuk penanganan bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar warga.
“Presiden dan kabinetnya, menurut saya, tidak sensitif terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat dan bagaimana bisa menyelesaikannya secara cepat,” ujar Susi.
Ia menilai Presiden memiliki kewenangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Karena itu, kewenangan tersebut semestinya digunakan untuk mempercepat penyelesaian persoalan publik, bukan hanya menyampaikan program atau merinci langkah-langkah yang telah dilakukan.
Hukum Jangan Jadi Alat Kekuasaan
Susi juga menyoroti lambannya respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat, terutama dalam proses perubahan maupun pembentukan undang-undang.
Ia menyinggung sejumlah agenda regulasi, termasuk reformasi agraria, yang menurut keterangannya telah disetujui, tetapi dokumennya belum dapat diakses.
Menurut Susi, Presiden tetap memiliki tanggung jawab penting dalam pembentukan undang-undang karena proses legislasi melibatkan DPR dan Presiden. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pemerintah seharusnya menjawab kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan cita-cita negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
Ia mengingatkan bahwa hukum semestinya menjadi instrumen untuk membatasi kekuasaan dan melindungi hak warga negara, bukan digunakan untuk memperkuat konsentrasi kekuasaan.
“Kalau hukum itu hanya dijadikan sebagai alat kekuasaan atau sebagai alat untuk mengonsolidasikan kekuasaan, maka kita pantas bertanya-tanya bagaimana masa depan negara hukum di Indonesia,” katanya.
Susi menegaskan pentingnya menegakkan prinsip rule of law, yakni supremasi hukum, bukan rule by law, yaitu penggunaan hukum sebagai instrumen kekuasaan.
Menurut dia, hukum harus menjadi landasan untuk menjamin keadilan, melindungi hak-hak warga negara, dan membatasi kewenangan pemerintah.
Skor Indonesia Turun
Dalam pembacaan Koalisi Negara Hukum terhadap laporan WJP, skor Indonesia disebut turun dari 0,53 pada 2024 menjadi 0,51 pada 2026. Peringkat Indonesia juga merosot enam posisi menjadi urutan ke-75 dari 143 negara, di bawah rata-rata global sebesar 0,55.
Dari delapan faktor yang dinilai dalam indeks tersebut, tujuh faktor mengalami penurunan. Aspek yang menjadi perhatian meliputi pembatasan kekuasaan pemerintah, pemenuhan hak-hak fundamental, serta efektivitas peradilan perdata dan pidana.
Koalisi Negara Hukum menilai penurunan tersebut mencerminkan persoalan struktural dalam penyelenggaraan negara hukum. Berdasarkan dokumentasi masyarakat sipil, putusan pengadilan, dan kinerja lembaga negara, koalisi melihat kecenderungan hukum bergeser dari instrumen pembatas kekuasaan menjadi sarana mempertahankan kekuasaan.
Koalisi menilai perkembangan itu perlu menjadi peringatan bagi penyelenggara negara untuk mengevaluasi arah kebijakan dan memperkuat supremasi hukum serta demokrasi.
Hak Korban Bencana dan Keadilan Antargenerasi
Selain menyoroti indeks negara hukum, Susi menekankan pentingnya pemenuhan hak masyarakat yang terdampak bencana dan kerusakan lingkungan.
Menurut dia, warga negara berhak mempersoalkan tindakan maupun kelalaian negara melalui jalur pengadilan ataupun mekanisme di luar pengadilan.
Keterlambatan penanganan persoalan publik, lanjut Susi, dapat berdampak langsung terhadap pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak atas kehidupan, kesehatan, dan lingkungan yang layak.
“Empat bulan itu sudah terlalu lama. Delay-delay itu mengakibatkan pemenuhan hak asasi menjadi tidak dapat dilakukan,” ujarnya.
Susi juga mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak terhadap masyarakat saat ini, tetapi berpotensi menimbulkan beban bagi generasi mendatang.
Karena itu, pemerintah didorong mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan lingkungan dan memulihkan hak masyarakat yang terdampak.
“Sudah sewajarnya kita semua meneriakkan mengenai keadilan antargenerasi. Bagaimana kita menjawab generasi sekarang terhadap generasi yang akan datang,” katanya.
Pemerintah Diminta Berbenah
Meski melontarkan kritik terhadap kinerja pemerintah, Susi menilai pemerintahan Prabowo masih memiliki waktu untuk melakukan pembenahan. Ia berharap pemerintah memanfaatkan sisa masa jabatan dengan mengambil keputusan yang berlandaskan hukum dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pemerintah juga diminta mempercepat penyelesaian persoalan publik, memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara, serta memastikan hukum diterapkan secara adil.
Bagi Koalisi Negara Hukum, penurunan skor dan peringkat Indonesia tidak semestinya dipandang sekadar sebagai kemerosotan angka dalam indeks internasional. Kondisi tersebut perlu menjadi momentum evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kualitas demokrasi, dan perlindungan hak-hak warga negara.
Penguatan negara hukum, pada akhirnya, menuntut komitmen nyata agar hukum tidak sekadar menjadi aturan tertulis, tetapi benar-benar berfungsi sebagai pembatas kekuasaan sekaligus pelindung hak rakyat.
(Soegeng Poerwanto/Rudi Coy)
