Pemerintah Dorong Kolaborasi Lintas Sektor Hadapi Risiko Bencana yang Makin Kompleks

BERITA UTAMA512 Dilihat

JAKARTA, Wartacepat.com – Pemerintah Indonesia mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi risiko bencana yang semakin kompleks. Integrasi kebijakan, pendanaan, teknologi, dan program penanggulangan bencana dinilai penting agar upaya membangun ketangguhan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard saat membuka The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) dan ADEXCO 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Febrian mengatakan, pengalaman penanganan dan pemulihan pascagempa Yogyakarta 2006 menjadi salah satu pembelajaran mengenai pentingnya kerja sama antara masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan mitra internasional.

“Apa yang terjadi setelahnya sama pentingnya. Warga saling membantu, kelompok masyarakat dan pemerintah daerah merespons. Pemerintah pusat memobilisasi bantuan, dan mitra internasional berdatangan,” ujar Febrian.

Menurut Febrian, tantangan pembangunan saat ini tidak dapat dipisahkan dari perubahan iklim, risiko bencana, degradasi lingkungan, kerentanan ekonomi, dan pembangunan. Namun, berbagai institusi, mekanisme pendanaan, proses perencanaan, hingga sistem akuntabilitas masih sering berjalan secara terpisah.

Karena itu, pemerintah menilai resiliensi atau ketangguhan harus menjadi bagian dari pembangunan, bukan sekadar agenda tambahan.

“Tantangannya adalah bagaimana membuat semuanya bekerja secara bersama-sama. Dan ini membutuhkan pergeseran mendasar dalam cara kita memandang resiliensi,” katanya.

Ia menegaskan, perubahan tersebut perlu tercermin dalam cara pemerintah merencanakan, berinvestasi, membangun, dan mengukur kemajuan pembangunan.

Penguatan resiliensi, lanjut Febrian, pada akhirnya harus diwujudkan di tingkat lokal. Keputusan mengenai pembangunan sekolah, jalan, perlindungan sungai, hingga berbagai infrastruktur harus memperhitungkan risiko bencana dan perubahan iklim di masa mendatang.

Tiga Prioritas GFSR

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati mengatakan, GFSR ke-3 yang berlangsung pada 9-10 September 2026 diarahkan untuk mendorong pergeseran dari konsep menuju implementasi serta dari dialog menuju dampak nyata.

Forum tersebut mengusung tiga prioritas, yakni integrasi arsitektur, penyelarasan modal, dan perwujudan resiliensi berkelanjutan.

Integrasi arsitektur ditujukan untuk memperkuat pelibatan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat sehingga berbagai institusi dapat bekerja secara terpadu.

Prioritas kedua, penyelarasan modal, mendorong keterhubungan antara pendanaan iklim, pendanaan risiko bencana, dan pendanaan pembangunan. Keterhubungan tersebut diperlukan untuk mendukung ketangguhan jangka panjang yang berorientasi pada pencegahan.

Sementara itu, resiliensi berkelanjutan diarahkan agar komitmen global dan strategi nasional dapat diterjemahkan menjadi aksi yang dipimpin secara lokal, dipercaya masyarakat, dan memiliki hasil yang terukur.

“Ini bukanlah tantangan abstrak. Ini adalah tantangan yang menentukan apakah kebijakan resiliensi benar-benar membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat,” ujar Raditya.

ADEXCO Perkuat Teknologi Kebencanaan

Bersamaan dengan GFSR ke-3, digelar ADEXCO 2026 yang mempertemukan pemerintah, industri, pengembang teknologi, praktisi, akademisi, masyarakat sipil, dan mitra internasional dalam ekosistem manajemen bencana dan perlindungan sipil.

ADEXCO menghadirkan berbagai solusi sepanjang siklus manajemen bencana, mulai dari kesiapsiagaan dan tanggap darurat hingga pemulihan.

Raditya mengatakan, tahun ini terdapat 152 perusahaan dari sembilan negara yang berpartisipasi dalam pameran tersebut. Peningkatan partisipasi menunjukkan semakin besarnya perhatian terhadap teknologi dan solusi manajemen bencana.

Meski demikian, Raditya mengingatkan bahwa teknologi bukanlah tujuan akhir dalam penanggulangan bencana.

Teknologi, kata dia, harus menjadi bagian dari ekosistem yang ditopang tata kelola, kapasitas masyarakat, pendanaan, serta kolaborasi antarpemangku kepentingan.

“Mari kita perkuat kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta, antara peneliti dan praktisi, serta antara pengetahuan internasional dan pengalaman lokal,” ucap nya

ADEXCO 2026 diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian Indonesia Energy & Engineering (IEE) Series 2026 dengan tema “Sustainability for Industrial Transformation”.
Pembukaan GFSR ke-3 dan ADEXCO 2026 turut dihadiri Wakil Menteri Bappenas, Wakil Menteri Luar Negeri, Duta Besar Rusia, perwakilan Komisi VIII DPR RI, kementerian/lembaga, TNI, Polri, perwakilan sejumlah kedutaan besar, pimpinan Pamerindo, serta mitra penanggulangan bencana

(Soegeng Poerwanto/Rudi Coy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *