JAKARTA, Wartacepat.com— Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut terjadi penurunan volume sampah yang dikirim ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, sekitar 500 ton per hari setelah diterapkannya kebijakan baru pengelolaan sampah.
Perubahan tersebut disebut menjadi bagian dari penerapan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2026, yang mengubah pendekatan pengelolaan sampah dari sekadar mengangkut sampah menjadi mengangkut sekaligus mengolah sampah.
“Kalau dulu adalah angkut, sekarang menjadi angkut, olah. Perubahan prinsip ini tentunya memerlukan keseluruhan kita bersama untuk bersama-sama bagaimana ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Gubernur DKI Jakarta dalam sebuah kegiatan di Jakarta.
Menurut dia, perubahan pola pengelolaan sampah tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Sebab, apabila tidak dijalankan secara konsisten, persoalan sampah akan kembali menjadi masalah serius bagi Jakarta.
Ia menyebut laporan sementara menunjukkan adanya penurunan volume sampah yang dikirim ke Bantar Gebang. Penurunan tersebut mencapai kurang lebih 500 ton setiap hari.
“Kalau dengan demikian ini tentunya mempunyai makna dan arti yang cukup baik bagi kita,” katanya.
Selain pengurangan sampah yang dikirim ke Bantar Gebang, Pemprov DKI juga mencatat perubahan dalam pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga.
Sejak gerakan pengelolaan sampah mulai dicanangkan pada 10 Mei 2026, jumlah rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah disebut mengalami peningkatan. Pengelolaan sampah organik melalui bank sampah juga meningkat.
Data yang disampaikan menunjukkan pengelolaan sampah organik melalui jaringan bank sampah meningkat dari sekitar 1.046 ton menjadi 1.432 ton.
Gubernur menilai perkembangan tersebut menunjukkan arah kebijakan pengelolaan sampah Jakarta sudah berada di jalur yang tepat.
“Menurut saya ini sudah on the right track. Tetapi yang tidak kalah penting adalah continuity, keberlanjutan, keseriusan,” ujarnya.
Satu Hari Khusus Bahas Sampah
Untuk memastikan kebijakan pengelolaan sampah berjalan berkelanjutan, Pemprov DKI Jakarta berencana memberikan perhatian khusus terhadap persoalan sampah dalam agenda pemerintahan.
Gubernur mengatakan telah meminta agar dalam satu minggu terdapat satu hari di Balai Kota yang secara khusus digunakan untuk membahas persoalan persampahan.
“Setiap hari dalam satu minggu, harus ada satu hari yang di Balai Kota secara khusus membahas tentang sampah,” katanya.
Menurut dia, pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan sampah akan diberikan ruang untuk menyampaikan masukan dan menawarkan solusi.
Langkah tersebut, kata dia, diperlukan karena persoalan sampah Jakarta tidak hanya berkaitan dengan pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dunia usaha, masyarakat, akademisi, hingga pihak swasta.
Buka Peluang Swasta Kelola Pengangkutan
Pemprov DKI juga membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta untuk mendukung sistem pengangkutan sampah.
Hal itu antara lain terlihat dari pembahasan penggunaan truk pengangkut sampah jenis compactor yang memiliki kapasitas hingga sekitar 20 ton.
Menurut Gubernur, sistem pengangkutan tersebut memungkinkan diterapkan dengan pola kerja sama seperti yang dilakukan dalam pengelolaan transportasi publik, termasuk dengan penggunaan kendaraan berstandar tertentu dan operator khusus.
“Ini menjadi ruang peluang kita kerja sama dengan siapa pun yang bisa menjadi kontraktor di bidang pengangkutan,” ujarnya.
Ia menilai keterlibatan kontraktor atau swasta dalam sistem pengangkutan sampah yang dilakukan secara transparan dan terbuka dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan persampahan.
Dengan perubahan pola tersebut, pemerintah berharap volume sampah yang berakhir di Bantar Gebang dapat terus ditekan.
“Jakarta ini juga pasti akan mengalami penurunan secara signifikan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah pihak yang turut memberikan gagasan terkait pengelolaan sampah, termasuk Water Institute Indonesia, yang dinilai ikut mendorong pembahasan mengenai solusi persampahan di Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa pengurangan sampah tidak cukup dilakukan melalui kebijakan sesaat. Keberlanjutan program, konsistensi pelaksanaan, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta menjadi kunci agar perubahan sistem pengelolaan sampah benar-benar memberikan dampak jangka panjang bagi Jakarta.
(Soegeng Poerwanto/Rudi Coy)
