JAKARTA, Wartacepat.com — Pemerintah mendorong perubahan sistem pengelolaan sampah di Indonesia agar tidak lagi hanya berorientasi pada pengangkutan dan pembuangan, tetapi dimulai dari sumber sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja sektor informal persampahan.
Dorongan tersebut disampaikan dalam Deklarasi Nasional Peluncuran Perlindungan Sosial bagi Sektor Informal Persampahan yang digelar di RDF Plant Rorotan, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Deklarasi menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, industri daur ulang, bank sampah, pengelola persampahan, serta pekerja informal seperti pemulung dan pengumpul sampah.
Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Kementerian Lingkungan Hidup, Agus Rusly, mengatakan pengelolaan sampah harus dimulai dari sumber.
Menurut dia, pemilahan sampah di tingkat rumah tangga menjadi salah satu kunci untuk membangun sistem persampahan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
“Semua rumah tangga di Jakarta harus dilakukan pemilahan sampah. Organik itu selesai di rumah. Ada pengomposan, kemudian dibuat pupuk organik,” ujar Agus.
Ia menjelaskan, sistem pengelolaan sampah yang dikembangkan di Jakarta saat ini menangani sekitar 2.500 ton sampah setiap hari yang berasal dari sejumlah wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan sebagian Jakarta Pusat.
Besarnya volume sampah tersebut, kata Agus, membutuhkan perubahan paradigma. Sampah tidak semestinya hanya dikumpulkan, diangkut, kemudian dibuang, tetapi harus dipilah dan diolah sejak dari sumber.
Kebijakan tersebut juga sejalan dengan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 yang mendorong penyelesaian sampah organik dari sumbernya.
Sementara itu, sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomi didorong untuk masuk ke dalam rantai pengelolaan melalui bank sampah, jaringan pengumpulan, serta industri daur ulang.
Jakarta Dinilai Bisa Menjadi Contoh
Agus menilai pola pengelolaan sampah yang tengah dikembangkan di Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang menghadapi persoalan timbulan sampah dalam jumlah besar.
“Baru Jakarta yang mampu membuat seperti ini. Sebenarnya daerah lain yang punya sampah besar juga harus berbuat seperti ini, sehingga sampahnya selesai di tempat dan tidak banyak ke mana-mana,” katanya.
Menurut dia, pengelolaan sampah berbasis sumber dapat mengurangi beban fasilitas pengolahan maupun tempat pemrosesan akhir.
Selain itu, pendekatan tersebut dapat memperkuat penerapan ekonomi sirkular karena material yang masih memiliki nilai dapat kembali dimanfaatkan sebagai bahan baku.
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan residu sampah yang tidak dapat didaur ulang untuk kebutuhan industri tertentu.
Salah satunya dengan mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif bagi industri yang membutuhkan.
“Didorong banyak daerah-daerah yang punya pabrik semen harus dibuat seperti ini,” ujar Agus.
Dengan pendekatan tersebut, sampah diharapkan tidak seluruhnya berakhir di tempat pemrosesan akhir, tetapi dapat dimanfaatkan kembali sesuai dengan karakteristik dan teknologi pengolahan yang tersedia.
Perlindungan Sosial bagi Pemulung
Di tengah upaya membangun ekonomi sirkular, pemerintah juga menyoroti posisi pemulung dan pekerja informal lainnya dalam rantai pengelolaan sampah.
Selama ini, pemulung, pengumpul barang bekas, dan pekerja informal persampahan memiliki kontribusi besar dalam memilah dan mengembalikan material bernilai ekonomi ke industri daur ulang.
Namun, pekerjaan tersebut juga memiliki risiko kesehatan dan keselamatan kerja.
Karena itu, pemerintah mendorong agar pekerja sektor informal persampahan memperoleh perlindungan sosial yang lebih memadai.
“Ini ingin agar teman-teman yang mendaur ulang atau pemulung dulu itu bisa berkontribusi juga. Mereka dapat jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, kemudian juga perlindungan apabila terjadi kematian,” kata Agus.
Menurut dia, keberadaan pemulung tidak semestinya hanya dipandang sebagai akti
(Siti Salamah)
