JAKARTA, Wartacepat.com — Poros Wartawan Jakarta menggelar diskusi bertajuk “Membedah Reshuffle Kabinet: Kepentingan Rakyat atau Elit” di Logika Kopi, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Diskusi tersebut membahas arah reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta kepentingan politik yang dinilai melatarbelakanginya.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menilai reshuffle yang dilakukan pemerintah lebih tepat dipahami sebagai reshuffle politik dibandingkan reshuffle yang didasarkan pada kebutuhan substantif pemerintahan. Menurutnya, reshuffle dalam skala besar bahkan dapat mencakup sebagian besar anggota kabinet. “Reshuffle yang dilakukan Prabowo dalam dua minggu lebih tepat disebut sebagai reshuffle politik ketimbang reshuffle substantif atau visioner,” ujar Ray.
Ray juga menilai reshuffle yang dilakukan Prabowo merupakan langkah dalam menghapus pengaruh Jokowi di pemerintahan. ” Prabowo melakukan konsolidasi kekuasaannya untuk menghadapi posko-posko perlawanan terhadap Jokowi” ujarnya.
Sementara itu, Akademisi Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menilai frekuensi reshuffle menunjukkan persoalan dalam kapasitas pemerintah menentukan figur yang tepat untuk menduduki posisi strategis. Ia mengatakan reshuffle berulang kali cenderung lebih mengutamakan kepentingan kelompok politik dan elite dibandingkan kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Umum Orkestra, Poempida Hidayatullah, menilai konsolidasi struktur politik melalui reshuffle pada dasarnya berorientasi pada kepentingan elite. Menurutnya, penempatan figur dalam struktur kekuasaan semestinya diarahkan untuk menjawab persoalan konkret masyarakat, khususnya pengangguran dan penurunan daya beli. “Kebutuhan utama rakyat saat ini adalah ketersediaan lapangan pekerjaan,” ujar Poempida.
Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies, Edy Mulyadi, turut menyoroti kecenderungan penempatan figur-figur tertentu dalam posisi strategis menjelang maupun setelah pergantian kekuasaan. Ia menilai kepentingan elite masih memiliki pengaruh kuat dalam proses tersebut. “Untuk kepentingan rakyat atau elit, pilihan tetap condong pada kepentingan elit, meskipun ada tuntutan dari rakyat,” ujar Edy. Menurutnya, penataan posisi strategis dalam pemerintahan perlu mempertimbangkan kepentingan publik dan tidak semata-mata digunakan untuk mengamankan kepentingan politik kelompok tertentu.
(Soegeng Poerwanto/Rudi Coy)
