JAKARTA, Wartacepat.com — Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Indonesia akan kembali melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta terkait banyaknya laporan masyarakat mengenai persoalan pendidikan anak, mulai dari jenjang SD hingga SMA.
Ketua Umum RPA Indonesia, Jeannie Latumahina, mengatakan laporan yang diterima RPA Indonesia sangat beragam, antara lain dugaan perundungan, anak tidak bersekolah dalam waktu lama, kendala surat pindah sekolah, persoalan administrasi pendidikan, hingga persoalan ijazah yang dikaitkan dengan tunggakan biaya pendidikan.
Salah satu laporan yang sedang didampingi RPA Indonesia adalah kasus Aurel Cintya Bella Sihite, siswa kelas VII SMP Bhakti Jakarta Timur. Orang tua Aurel, Serta Romauli Purba, telah mengajukan surat pindah ke Sumatera Utara sejak 30 Juli 2026. RPA Indonesia melalui Roy Sairlela dan Paulus Tutuarima telah melakukan pendampingan dan komunikasi dengan pihak sekolah. Karena belum tercapai penyelesaian, RPA Indonesia akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan perhatian dan solusi dengan mengutamakan keberlanjutan pendidikan anak.
RPA Indonesia juga menerima laporan melalui Ida Sapulette, pengurus DPP RPA Indonesia, yang menerima pengaduan secara langsung dari orang tua seorang anak terkait persoalan di SMP FX 1 Strada Tanjung Priok, Kecamatan Koja. Anak tersebut dilaporkan tidak bersekolah sejak Februari 2026 setelah mengalami persoalan di lingkungan sekolah. Keluarga telah beberapa kali mendatangi sekolah untuk mencari penyelesaian, namun hingga kini belum memperoleh solusi. Ketika anak tersebut menyatakan keinginan untuk kembali bersekolah, pihak sekolah dilaporkan menyarankan agar anak pindah sekolah.
Atas laporan tersebut, RPA Indonesia akan melakukan pendampingan dan mendorong adanya penyelesaian yang jelas dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta keberlanjutan pendidikannya.
Jeannie Latumahina menegaskan bahwa RPA Indonesia tidak hadir untuk mencari kesalahan atau menyudutkan pihak tertentu, melainkan memastikan setiap laporan masyarakat memperoleh ruang dialog, pendampingan, dan penyelesaian sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami menerima banyak laporan terkait pendidikan anak. Ada anak yang tidak bersekolah, persoalan perundungan, surat pindah yang terkendala, sampai persoalan ijazah dan biaya pendidikan. RPA Indonesia akan mengawal laporan tersebut melalui pendampingan, dialog, dan advokasi sesuai mekanisme yang berlaku. Anak jangan sampai menjadi pihak yang menanggung akibat dari persoalan orang dewasa maupun persoalan administrasi,” tegas Jeannie Latumahina, Ketua Umum RPA Indonesia.
Roy Sairlela, Paulus Tutuarima, Desi Balubun, dan Ida Sapulette dari DPP RPA Indonesia menegaskan bahwa berbagai laporan mengenai persoalan pendidikan anak yang masuk ke RPA Indonesia akan ditindaklanjuti dan dikawal sesuai kebutuhan masing-masing kasus.
RPA Indonesia berharap audiensi dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dapat menghasilkan komunikasi dan solusi konkret terhadap berbagai persoalan pendidikan yang dilaporkan masyarakat. RPA Indonesia menegaskan bahwa keberlanjutan pendidikan anak harus menjadi perhatian bersama agar setiap anak tetap memiliki kesempatan untuk belajar, berkembang, dan melanjutkan masa depannya.
RPA INDONESIA
Hadir Nyata, Mendampingi Masyarakat, Memperjuangkan Hak Perempuan dan Anak.
(Khoibar & Team)
