JAKARTA, wartacepat .com – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menggelar Sekolah Pelopor bertajuk “Perkuat Ideologi, Tinggikan Politik, Perluas Organisasi” di Mess Aceh Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/7). Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari unsur diplomatik, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.
Perwakilan Kedutaan Besar Republik Kuba untuk Indonesia, Dagmar Gonzales Grau, memaparkan kondisi Kuba yang tengah menghadapi krisis ekonomi dan energi akibat sanksi yang diberlakukan Amerika Serikat. Menurutnya, pembatasan tersebut berdampak pada terganggunya pasokan minyak sehingga Kuba baru mampu memenuhi sekitar 40 persen kebutuhan energinya sendiri. Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Kuba tetap berupaya mempertahankan kedaulatan, kemerdekaan, dan hak menentukan nasib sendiri.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Yudi Budi Wibowo, menjelaskan mekanisme penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah. Ia menyampaikan bahwa anggaran pemerintah dialokasikan untuk berbagai sektor prioritas, termasuk pendidikan, infrastruktur, dan belanja pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga menegaskan bahwa program yang telah masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), wajib dijalankan oleh pemerintah yang sedang menjabat. Selain itu, pemerintah terus melakukan efisiensi anggaran serta memperkuat pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat berimplikasi pidana.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia RI, Mugiyanto Sipin, menekankan pentingnya organisasi mahasiswa sebagai wadah perjuangan politik yang berorientasi pada penguatan demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Menurutnya, mahasiswa sebagai agent of change harus memanfaatkan akses terhadap pendidikan untuk meningkatkan kapasitas intelektual sekaligus membangun kepedulian terhadap persoalan masyarakat. Ia juga menilai perjuangan mahasiswa tidak cukup dilakukan melalui diskusi di ruang kelas, tetapi harus diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam menyampaikan aspirasi kepada para pembuat kebijakan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Prof. Ahmad Erani Yustika, memaparkan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Pemerintah, kata dia, terus mendorong peningkatan produksi energi melalui optimalisasi energi fosil dan pengembangan energi baru terbarukan, sekaligus memperluas rasio elektrifikasi melalui Program Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), khususnya di wilayah Indonesia timur. Selain itu, pemerintah juga tengah menyusun peta jalan hilirisasi investasi hingga 2040 untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui pengembangan industri pengolahan di dalam negeri.
(Soegeng Poerwanto/Rudy Coy)
