JAKARTA, Wartacepat.com – Serikat Pengemudi Online Indonesia (SEPOI) mendesak pemerintah segera menerbitkan Undang-Undang Transportasi Online yang memberikan kepastian hukum bagi pengemudi aplikasi. Desakan itu disampaikan dalam konferensi pers menjelang aksi yang akan digelar di Jakarta pada 8 Agustus 2026.
Ketua Umum SEPOI, Mahmud, mengatakan hingga kini pengemudi transportasi online masih bekerja tanpa kepastian status hukum yang jelas.
Menurutnya, berbagai regulasi yang telah diterbitkan pemerintah, termasuk Permenhub dan rencana Peraturan Presiden (Perpres), belum mampu menjawab persoalan mendasar yang dihadapi para pengemudi.
“Transportasi online hadir sebagai mitra yang membantu masyarakat dan negara. Namun, sampai sekarang belum ada kepastian hukum yang benar-benar melindungi pengemudi,” ujar Mahmud.
SEPOI menilai kebijakan pemotongan komisi aplikasi sebesar 8 persen yang belakangan diterapkan belum memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan pengemudi. Sebaliknya, kebijakan tersebut dinilai menimbulkan kekhawatiran karena mekanisme perhitungan dan pemotongannya dianggap tidak transparan.
Dalam pernyataannya, SEPOI bersama organisasi pengemudi dari sedikitnya 18 kota di Indonesia menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.
Tuntutan tersebut meliputi pengakuan status pengemudi sebagai pekerja yang memiliki kepastian hukum, penyesuaian tarif berdasarkan biaya operasional riil, transparansi dalam setiap perubahan kebijakan aplikasi, penghentian praktik suspend atau pemutusan akses akun secara sepihak, serta penyusunan regulasi yang melibatkan perwakilan pengemudi.
Dengan diberlakukan 8% aplikator akhirnya banyak mengakali seperti grab melakukan manipulasi map dan pernah melakukan pemotongan 2 kali diawal dan dihari berikutnya, ungkap Mahmud.
Selain itu, SEPOI juga meminta pemerintah segera menetapkan tarif layanan penumpang, makanan, barang, dan taksi online yang dinilai lebih adil.
Menurut Mahmud, biaya operasional kendaraan terus meningkat sementara pendapatan pengemudi cenderung menurun.
SEPOI juga mendesak pemerintah membentuk badan pengawas transportasi online yang bertugas melakukan pengawasan terhadap perusahaan aplikasi, termasuk memastikan seluruh kebijakan yang diterapkan sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Mahmud menilai implementasi berbagai regulasi selama ini masih lemah karena belum disertai aturan teknis yang jelas. Akibatnya, menurut dia, perlindungan terhadap pengemudi belum berjalan secara efektif.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arief, menyatakan persoalan transportasi online telah berlangsung sejak 2016 dan hingga kini belum memperoleh penyelesaian yang komprehensif.
Menurut Arief, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara perusahaan aplikasi dan pengemudi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja di sektor ekonomi digital.
Ia menilai proses penyusunan regulasi seharusnya dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pengemudi sebagai pihak yang terdampak langsung.
Menurutnya, partisipasi publik merupakan prinsip penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Arief juga menyoroti belum adanya akses publik terhadap substansi Peraturan Presiden mengenai transportasi online yang disebut-sebut tengah disiapkan pemerintah. Ia menilai regulasi tersebut semestinya dibahas secara transparan agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pengemudi maupun masyarakat.
Selain itu, LBH Jakarta mengingatkan pentingnya perlindungan hak-hak dasar pengemudi, mulai dari kebebasan berserikat, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, hingga perlindungan dari tindakan diskriminatif yang dilakukan perusahaan aplikasi.
SEPOI berharap pemerintah, DPR, dan seluruh pemangku kepentingan segera menyelesaikan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan kesejahteraan bagi jutaan pengemudi transportasi online di Indonesia.
(Andi Arief Agustian)
