JAKARTA, Wartacepat.com – Tim Advokasi untuk Demokrasi Sektor Keadilan Pajak (TAUD-SKP) melayangkan somasi kepada Presiden RI, Ketua DPR RI, dan Menteri Keuangan terkait kebijakan pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI dan Bhabinkamtibmas Polri dalam pengawasan perpajakan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tertanggal 15 Juli 2026.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (17/7/2026), TAUD-SKP menilai pelibatan aparat TNI dan Polri dalam urusan perpajakan merupakan kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi, prinsip supremasi sipil, serta semangat Reformasi 1998.
Menurut TAUD-SKP, Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur secara jelas fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara dan Polri sebagai alat keamanan, penegakan hukum, serta perlindungan masyarakat. Karena itu, perluasan peran aparat melalui surat edaran dinilai tidak memiliki dasar hukum yang memadai.
Mereka juga mengingatkan bahwa kehadiran aparat berseragam dalam urusan administrasi perpajakan berpotensi menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat, terutama bagi kelompok rentan, mengingat masih tingginya catatan pengaduan terhadap aparat penegak hukum.
Selain menyoroti pelibatan aparat, TAUD-SKP juga mengkritik kebijakan perpajakan nasional yang dinilai masih membebani masyarakat kecil melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sementara kelompok superkaya dan korporasi besar belum dikenai pajak secara optimal.
Mengacu pada riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS), TAUD-SKP menyebut penerapan pajak kekayaan terhadap kelompok superkaya berpotensi menambah penerimaan negara hingga puluhan bahkan ratusan triliun rupiah setiap tahun. Mereka juga menilai negara belum maksimal mengenakan pajak terhadap keuntungan sektor ekstraktif maupun perusahaan digital global yang beroperasi di Indonesia.
Menurut TAUD-SKP, kondisi tersebut menciptakan sistem perpajakan yang “tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas”, karena masyarakat berpenghasilan rendah tetap menanggung beban pajak konsumsi, sementara potensi penerimaan dari kelompok berpenghasilan tinggi dan korporasi belum tergarap secara maksimal.
Organisasi tersebut turut menyoroti penggunaan anggaran negara yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada pemenuhan hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur dasar, dan mitigasi bencana.
Atas dasar itu, TAUD-SKP menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah dan DPR, yakni mencabut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-8/PJ/2026, mengevaluasi tarif PPN serta membentuk regulasi pajak bagi orang superkaya, menyusun APBN yang berperspektif hak asasi manusia dan berpihak pada pelayanan publik, serta meminta DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan perpajakan pemerintah.
TAUD-SKP menyatakan apabila somasi tersebut tidak ditindaklanjuti dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterima, mereka akan menempuh mekanisme hukum yang sah dan konstitusional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(Soegeng Poerwanto/Rudi Coy)
