JAKARTA, Wartacepat.com – Aliansi Kolektif Masyarakat Sipil (AKSI) menyoroti perkembangan sikap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Sikap Gibran yang semula disebut menawarkan pengunduran diri, tetapi kemudian menyatakan akan melakukan perlawanan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dinilai sebagai upaya mengulur waktu dan mencari simpati publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR disebut semakin menguat dengan keterlibatan sejumlah partai politik.
Dalam konferensi pers di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, menyampaikan bahwa perkembangan politik semakin cepat seiring munculnya dukungan dari sejumlah anggota DPR terhadap pengajuan HMP. Menurutnya, perubahan sikap Gibran setelah bertemu Prabowo memperlihatkan bahwa dirinya tidak benar-benar berniat mengundurkan diri.
“Perkembangannya makin cepat tapi kita respons saat ini karena ada usaha yang gigih dari pihak Gibran yaitu mengulur waktu dan mencari simpati publik. Ini terlihat dari kedatangan Gibran ke Prabowo yang awalnya untuk menyampaikan niat mundur lalu sore berikutnya diklarifikasi oleh Gibran pertemuan tersebut untuk menguatkan posisi Gibran dalam fight PTUN dan MA,” ujar Ray.
Ray menambahkan, pernyataan dari pihak Istana melalui Yusril Ihza Mahendra menyebutkan bahwa upaya hukum melalui MA maupun PTUN sudah tertutup. Sementara itu, keterangan dari Badan Komunikasi Pemerintah mengenai pertemuan Prabowo dan Gibran dinilai sejalan dengan pernyataan Yusril. Ia menilai sikap Gibran justru mempertegas bahwa dirinya tidak berkenan mundur dan lebih memilih untuk diberhentikan melalui mekanisme konstitusional.
Terkait dukungan politik di DPR, Ray menyebutkan bahwa lima partai telah menunjukkan dukungan terhadap pengajuan HMP, yakni PKB, PKS, PDIP, NasDem, dan Partai Demokrat. Sementara itu, masih terdapat tiga partai yang dinilai perlu didorong untuk memberikan dukungan, yaitu Golkar, Gerindra, dan PAN.
“Boleh disebut sudah ada 5 partai mendukung, PKB, PKS, PDIP, NasDem dan Demokrat. Tinggal 3 partai Golkar, Gerindra dan PAN,” ungkapnya.
Menurut Ray, jumlah dukungan terhadap HMP bahkan telah mencapai sekitar 150 anggota DPR atau tiga kali lipat dari persyaratan minimal sepertiga anggota DPR. Oleh karena itu, ia mendesak agar proses pengajuan HMP segera ditindaklanjuti melalui pimpinan DPR dan Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan jadwal rapat paripurna.
Peneliti Senior FORMAPPI, Lucius Karus, turut menyoroti semakin kuatnya dorongan politik di DPR. Ia menyebut hampir seluruh fraksi telah menyetorkan nama-nama anggota yang mendukung penggunaan HMP.
“Dengan pertemuan fraksi di DPR dengan 172 anggota DPR hari ini hak menyatakan pendapat prosesnya sudah makin jelas,” ujar Lucius.
Sementara itu, Effendi Gazali selaku pakar komunikasi politik menilai perkembangan dukungan politik di DPR berlangsung cepat dibandingkan situasi sebelumnya. Ia juga mengingatkan bahwa dinamika komunikasi publik terkait Gibran masih akan terus berkembang dan berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat.
“Saya terharu kita masih ingat diusir oleh DPR dan pernah dijanjikan ketemu di sana oleh salah satu partai karena ada aura ketakutan dan sekarang mendadak tiba-tiba 8 partai dan ditandatangani 120,” ungkap Effendi.
Dari sisi KIPP Indonesia, Brahma Aryana menilai 26 unggahan terbaru Gibran di Instagram menunjukkan adanya dramaturgi setelah dirinya menyampaikan sikap yang berbeda dengan Presiden Prabowo. Ia menyatakan Gibran tetap dapat diberikan ruang untuk menyampaikan pembelaan melalui Pansus atau DPR, tetapi proses HMP tidak boleh dihentikan.
“Gibran masih bisa diberikan kesempatan untuk *fight* di Pansus atau DPR tapi yang penting HMP tetap jalan,” kata Brahma.
Dosen Sosiologi Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menilai persoalan Gibran bukan perkara sederhana karena berkaitan dengan upaya menegakkan konstitusi dan memperbaiki tata kelola pemilu. Menurutnya, pemakzulan dapat menjadi momentum evaluasi terhadap proses elektoral yang sejak awal dinilai bermasalah.
“Pemakzulan Gibran adalah upaya memperbaiki tata kelola pemilu. Proses elektoral memang dari awal bermasalah seperti penyelundupan pasal di KPU,” ujar Ubedilah.
Ia juga menilai persoalan tersebut perlu menjadi pembelajaran bagi DPR, KPU, dan Presiden agar praktik politik dinasti dapat dihentikan. “Politik dinasti harus dihentikan. Penyakit besar politik kita adalah dinasti politik,” tegasnya.
Senada dengan itu, Yohanes Tola selaku Ketua Presidium PP PMKRI Periode 2026–2028 mendesak DPR agar tidak mengulur proses HMP. Menurutnya, putusan MK dan MA seharusnya menjadi landasan bagi DPR untuk mengambil sikap politik.
“Fokus kita hari ini adalah gerakan legitimasi politik dari DPR. Kita butuh sikap dari DPR untuk tidak mengulur waktu. Jangan sampai kasus ini berlarut-larut seperti kasus Jokowi,” ujar Yohanes.
Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Deodatus Sunda Se, juga menilai perkembangan tersebut menjadi momentum bagi DPR untuk menjalankan fungsinya. Ia menegaskan bahwa konstitusi harus ditempatkan di atas kepentingan keluarga maupun kelompok politik tertentu.
“GMNI melihat ini satu kemenangan kecil anak muda terkait kecacatan moral. Kami melihat konstitusi adalah jiwa bangsa dan bukan milik satu keluarga,” ungkap Deodatus.
Aktivis 98 dari Nurani 98, Abdul Wakil Kamal, menilai proses HMP yang telah berjalan seharusnya mendorong Gibran untuk menerima konsekuensi politik dari persoalan tersebut. Ia menyebut Gibran masih dapat menyampaikan klarifikasi melalui forum DPR maupun Pansus, tetapi proses pemakzulan tetap perlu dilanjutkan.
“Drama Gibran menunda-nunda pasti ujungnya akan mundur atau dimundurkan tidak boleh tidak karena ini sudah menyita konsentrasi masyarakat,” ujar Abdul.
Adapun Alif Iman Nurlambang dari STF Driyarkara menilai pernyataan Gibran yang menyebut memiliki bukti untuk dibawa ke PTUN menunjukkan bahwa dirinya tidak memahami perkembangan proses hukum yang telah berjalan. Ia juga menegaskan bahwa Gibran harus bertanggung jawab secara pribadi atas persoalan tersebut.
“Sebagai individu Gibran harus menanggung kasusnya dengan menerima bahwa ia dimakzulkan,” kata Alif.
Arif Susanto dari Eksposit Strategic mengingatkan agar dukungan terhadap HMP tidak berhenti hanya pada pengumpulan tanda tangan anggota DPR. Menurutnya, dinamika politik antara Presiden Prabowo dan kelompok politik pendukung Gibran masih dapat memengaruhi keberlanjutan proses tersebut.
“Jangan sampai 120 sekian HMP lalu menjadi akhir perjalanan ini. Ini baru awal,” ujar Arif.
Sementara itu, Antonius Danar dari DPD GMNI mempertanyakan persoalan dokumen pendidikan Gibran yang menjadi bagian dari polemik tersebut. “Kalau Gibran punya ijazah ngapain perlu Suket tapi sekarang tahu-tahu ada ijazah. Kenapa waktu daftar tidak pakai ijazah saja,” ungkapnya.
(Soegeng Poerwanto/Rudi Coy)
