JAKARTA, Wartacepat.com – Aliansi Kolektif Sipil menggelar konsolidasi bertajuk “Gibran Mundur atau Dimundurkan” sebagai respons atas putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Acara ini berlangsung di kantor FORMAPPI (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia), Jakarta Timur pada 2 November 2026. Aliansi menilai putusan MA tersebut mempertegas persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran dan mendorong adanya tindak lanjut melalui mekanisme konstitusional, khususnya Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI.
Ray Rangkuti dari Lingkar Studi Madani menyampaikan bahwa setelah keluarnya putusan MA, perdebatan mengenai persoalan surat keterangan dan ijazah Gibran seharusnya tidak lagi menjadi fokus utama. Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA telah memberikan landasan hukum yang harus ditindaklanjuti dengan dua pilihan, yakni Gibran mengundurkan diri atau diberhentikan melalui mekanisme ketatanegaraan.
“Setelah keluar putusan Mahkamah Agung, diskusi dan debat dianggap selesai. Pilihannya hanya dua: Saudara Gibran mundur atau jika tidak berkenan mundur, ya dimundurkan,” ujar Ray.
Ray menambahkan bahwa partai politik, khususnya Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat sebagai partai yang memiliki kursi di DPR sekaligus pendukung pencalonan Gibran, harus mengambil sikap. Ia mendorong partai-partai tersebut bertanggung jawab secara moral kepada publik dengan mendukung penggunaan HMP. Menurutnya, langkah tersebut juga diperlukan untuk menghindari munculnya persepsi bahwa persoalan ini semata-mata merupakan gerakan politik akibat ketidakpuasan terhadap hasil Pemilu 2024.
Sementara itu, Ubedilah Badrun selaku akademisi dan Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menilai bahwa secara akademis terdapat persoalan serius terkait pemenuhan persyaratan pendidikan Wakil Presiden. Ia merujuk pada ketentuan UUD 1945 dan Undang-Undang Pemilu yang mensyaratkan calon Presiden dan Wakil Presiden memiliki pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Menurutnya, putusan MK dan MA semakin memperkuat persoalan tersebut.
“Secara akademis sangat jelas bahwa wakil presiden telah tidak memenuhi syarat. Putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung makin meyakinkan bahwa wakil presiden tidak memenuhi syarat pendidikan,” ungkap Ubedilah.
Ubedilah juga menyoroti dimensi etik dari persoalan tersebut. Menurutnya, Presiden dan Wakil Presiden merupakan pemegang otoritas eksekutif yang memimpin hampir 300 juta penduduk Indonesia sehingga harus memiliki standar etik tertinggi. Ia menilai persoalan yang berkaitan dengan putusan MK dan MA tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga integritas dan keteladanan pejabat publik.
Lebih lanjut, Ubedilah mengingatkan bahwa ketidakpastian politik dapat berdampak terhadap kondisi ekonomi serta kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap Indonesia. Ia menilai pembiaran terhadap persoalan tersebut juga dapat memberikan preseden buruk bagi generasi muda mengenai pentingnya pendidikan dan kepatuhan terhadap persyaratan jabatan publik.
“Jika Presiden dan Wakil Presiden melakukan pelanggaran nyata terhadap konstitusi dan undang-undang, maka hukum harus ditegakkan dan wakil presiden secara logika politik hukum mesti diberhentikan,” tegasnya.
Dari sisi pengawasan parlemen, Lucius Karus dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) menyampaikan bahwa putusan MA merupakan perkembangan penting karena membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang sebelumnya digunakan sebagai dasar pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran. Ia menyebut putusan MK dan MA telah menimbulkan pertanyaan serius mengenai legitimasi hukum kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
“Dengan adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, posisi Wakil Presiden menjadi dipertanyakan secara legal,” kata Lucius.
Lucius menambahkan bahwa putusan MA seharusnya menjadi peringatan terakhir bagi Gibran untuk mempertimbangkan pengunduran diri. Apabila hal tersebut tidak dilakukan atas inisiatif sendiri, pemberhentian dapat didorong melalui jalur politik dan mekanisme konstitusional yang tersedia.
Adapun Brahma Aryana dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menyoroti sikap partai-partai politik pengusung Gibran yang hingga kini dinilai belum memberikan pernyataan tegas terkait putusan MK dan MA. Menurutnya, partai pengusung memiliki tanggung jawab karena sejak awal mengusulkan, mengampanyekan, dan mempertahankan pencalonan Gibran kepada publik.
“Konsekuensinya, seharusnya ada rasa tahu diri karena dinyatakan tidak memiliki basis penyetaraan ijazah dan suket yang digunakan untuk mencalonkan diri dinyatakan batal oleh MA,” ujar Brahma.
Brahma menegaskan bahwa pihaknya sejak awal mendukung penggunaan Hak Menyatakan Pendapat oleh DPR RI, terutama apabila mekanisme tersebut didorong oleh partai-partai pengusung Gibran sendiri. Ia juga menyampaikan bahwa gerakan Aliansi Kolektif Sipil merupakan upaya menjaga integritas pemilu dan mendorong penegakan konstitusi melalui jalur yang tersedia dalam sistem ketatanegaraan.
(Soegeng Poerwanto/Rudi Coy & Tim)
