JAKARTA, Wartacepat.com – Pembangunan sebuah bangunan di Jalan Warakas V Gang 10 Nomor 71, RT 005/RW 010, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, menjadi perhatian warga. Masyarakat meminta pemerintah setempat segera melakukan verifikasi lapangan guna memastikan kesesuaian pembangunan dengan ketentuan perizinan yang berlaku. Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Pur, mengatakan pengawasan terhadap pembangunan tidak seharusnya dilakukan setelah muncul laporan masyarakat.
Menurutnya, pengawasan harus dilakukan sejak awal proses konstruksi agar potensi pelanggaran tata ruang dapat dicegah. “Saya berharap Ketua RT, RW, Lurah Warakas, Camat Tanjung Priok hingga Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Jakarta Utara segera turun ke lapangan. Pengawasan harus dilakukan sejak awal, bukan menunggu laporan baru bergerak,” ujarnya, Senin (27/7/2026).
Berdasarkan pantauan di lokasi, papan informasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tidak terlihat terpasang di area proyek. Kondisi tersebut membuat masyarakat tidak dapat mengetahui secara terbuka informasi mengenai fungsi bangunan maupun legalitas perizinan yang dimiliki.
Ketiadaan papan informasi PBG dinilai penting untuk segera diverifikasi oleh instansi berwenang, mengingat penyelenggaraan bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian terhadap ketentuan yang berlaku, pemerintah daerah memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif secara bertahap, mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara pekerjaan, pembatasan pemanfaatan bangunan, hingga pencabutan persetujuan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang atau tindak pidana, proses penanganannya akan dilakukan sesuai mekanisme hukum berdasarkan alat bukti yang sah. Hingga berita ini diterbitkan, pemilik bangunan, pihak Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, maupun Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Jakarta Utara belum memberikan keterangan resmi terkait status perizinan maupun hasil pengawasan terhadap bangunan tersebut.
Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, media ini membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan. Setiap klarifikasi yang diterima akan dimuat secara proporsional sebagai bagian dari penerapan prinsip keberimbangan, akurasi, dan profesionalitas jurnalistik.
Masyarakat pun diimbau tetap tenang serta menyerahkan proses verifikasi kepada instansi yang berwenang, sembari terus mendorong transparansi dan penegakan aturan tata ruang yang adil di wilayah Jakarta Utara.
(*Red)
